Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Steven OE Kandouw bersama para buruh pada May Day Together We Grow 2019 yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut, memperingati Hari Buruh, Rabu 01 Mei 2019.
Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Steven OE Kandouw bersama para buruh pada May Day Together We Grow 2019 yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut, memperingati Hari Buruh, Rabu 01 Mei 2019.

Gubernur Diminta Awasi Pemberian THR Pekerja Perusahaan Swasta

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, yang ditandatanganinya pada 14 Mei 2019. Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja /buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,” tegas Hanif di Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.

Dalam surat edarannya, Hanif mengatakan, pelaksanaan THR ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum sebelum Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriyah. Pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus berhak mendapatkan THR,” jelasnya.

BACA JUGA: Kepala Daerah Diminta Cairkan THR dan Gaji ke-13 Tepat Waktu

Meskipun jika mengacu pada regulasi, Hanif menjelaskan, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Hanif mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik.

Rumus Perhitungan

Terkait jumlah besaran THR, dalam surat edaran itu disebutkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, menurut surat edaran itu, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

BACA JUGA: Bendahara Diminta Percepat Pengurusan Gaji 13 dan THR

Leave a Reply