You are currently viewing Gubernur Diminta Awasi Pemberian THR Pekerja Perusahaan Swasta
Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Steven OE Kandouw bersama para buruh pada May Day Together We Grow 2019 yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut, memperingati Hari Buruh, Rabu 01 Mei 2019.

Gubernur Diminta Awasi Pemberian THR Pekerja Perusahaan Swasta

Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Kegamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan,” tulis surat edaran itu.

BACA JUGA: Masalah Tenaga Kerja di PT KPB (Pabrik Roti Jordan) Terus Bergulir

Dalam surat edaran itu juga disebutkan, apabila pengusaha terlambat atau tidak membayar THR Keagamaan dikenai sanksi admistrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Berkenaan dengan hal itu, Hanif meminta para gubernur untuk senantiasa memperhatikan, mengawasi, dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya untuk melaksanakan pembayaran THR tepat waktu.

BACA JUGA: SBSI: Banyak Masalah Perburuhan di Tomohon

Sementara untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, Hanif berharap masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2019. | DORANG

Leave a Reply