Hadapi Covid-19, Menkeu: Diidentifikasi Rp62,3 Triliun dari APBN
Sri Mulyani Indrawati tersenyum cerah usai menemui Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019.

Hadapi Covid-19, Menkeu: Diidentifikasi Rp62,3 Triliun dari APBN

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani mengatakan guna mendukung kesiapan pemerintah untuk bisa menangani wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menjadi sangat penting. Peranan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung kesiapan pemerintah mengatasi Covid-19 sekitar Rp62,3 triliun.

Sebagaimana arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menurut Sri Mulyani, ada tiga area untuk diberikan dukungan, yaitu:

Satu, untuk mendukung kesehatan, apa saja yang berpengaruh untuk bisa menangani kesehatan di pusa dan di daerah yang menyangkut Covid-19 ataupun yang menyangkut yang lain, termasuk fasilitas kesehatan seperti kesiapan rumah sakit.

Kedua, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama masyarakat yang terbawah, yaitu dalam bentuk jaring pengaman sosial yang ini akan terus di-develop.

Ketiga, mendukung dunia usaha agar mereka tetap bisa melalui masa sulit ini, dan ini nanti kerja sama dengan Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang akan menyampaikan di bidang perbankan saat melakukan relaksasi di dalam pembayaran cicilan.

Seperti semua tahu, Sri Mulyani mengatakan, kondisi Covid-19 ini pasti akan mempengaruhi outlook terhadap perekonomian maupun APBN.

Jadi saat ini kami bekerja sama tentu dengan kementerian yang lain untuk melihat berbagai skenario bagaimana pengaruh Covid-19 ini terhadap Outlook ekonomi kita, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga, inflasi, harga minyak yang semuanya itu akan bergerak,” kata Sri Mulyani, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan melalui daring (dalam jaringan), Jumat 20 Maret 2020.

Tentu, Sri Mulyani melanjutkan, ini akan mempengaruhi dari sisi APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja dan pembiayaan yang hingga kini masih terus di-exercises terhadap berbagai skenario itu dan implikasinya terhadap postur APBN.

Yang pasti nanti akan disampaikan kepada presiden dan kita terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan DPR. Karena bagaimanapun juga APBN adalah dokumen yang disetujui oleh DPR dalam bentuk undang-undang,” ujarnya.

Untuk bisa melaksanakan berbagai macam permintaan dan sesuai dengan urgensi sekarang di bidang kesehatan, Sri Mulyani menjelaskan, sampai dengan hari ini sudah mengidentifikasi sekitar Rp62,3 triliun dari belanja kementerian/lembaga yang akan bisa direalokasikan untuk prioritas seperti yang disampaikan oleh Presiden.

Ini menyangkut, pertama; perjalanan dinas, belanja barang non operasional, honor-honor, dana yang diblokir serta output cadangan kita bisa masukkan di dalam kategori Rp62,3 triliun dimana kementerian/lembaga akan melakukan penyesuaian terhadap belanja mereka untuk membiayai 3 prioritas tadi,” jelasnya.

Sebagaimana telah dibicarakan, Sri Mulyani mengatakan, dari sisi kegiatan-kegiatan kesehatan seperti pengadaan alat kesehatan, tes kit dan berbagai hal yang dihitung hanya dari APBN, belum masuk ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Kemudian untuk membangun kelengkapan rumah sakit termasuk mempersiapkan wisma atlet dan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang yang dipakai oleh untuk penanganan Covid-19 ini oleh Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” jelasnya.

Juga, Sri Mulyani memaprkan, akan terus meminta seperti Menteri PUPR atau kementerian yang memiliki anggaran belanja modal besar untuk melakukan spacing atau dalam hal ini memperpanjang pelaksanaan dari kegiatannya sehingga kegiatannya mungkin tidak di-block sama sekali.

Namun di-multiyear-kan lebih panjang, sehingga seluruh beban angarannya tidak terjadi di tahun 2020. Ini untuk memberikan apa yang disebut space fiskal bagi prioritas yang sekarang ini terjadi, yaitu dalam bentuk emergency untuk kesehatan dan melindungi masyarakat, serta dunia usaha,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan