Ikan hasil tangkapan nelayan kapal purse seine atau Lampara yang dijual pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Alok Maumere, Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia).
Ikan hasil tangkapan nelayan kapal purse seine atau Lampara yang dijual pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Alok Maumere, Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia).

Harapan Masyarakat Pesisir Kepada Presiden dan Wakil Presiden Baru

Upaya Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan industri perikanan nasional yang sudah dicanangkan pada 2016, hingga saat ini dinilai masih berjalan di tempat. Bahkan, untuk kesejahteraan pekerja perikanan, baik yang bekerja di sektor perikanan tangkap maupun pengolahan, hingga saat ini dinilai masih jauh dari harapan.

Penilaian itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati. Menurut dia, selama beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan ataupun program strategis untuk membangun industri perikanan. Akan tetapi, beragam program dan kebijakan itu nyatanya masih belum mampu untuk mewujudkan percepatan.

Padahal, Susan mengatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Keinginan Pemerintah dalam memajukan sektor perikanan Indonesia juga terlihat dalam salah satu pidato Presiden Joko Widodo di tahun 2014 dengan tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai ‘Poros Maritim Dunia’,” ungkap dia pekan lalu di Jakarta.

Mandeknya industrialisasi pada sektor perikanan, menurut Susan, tidak lain karena selama beberapa tahun ini Pemerintah Indonesia masih memilih orientasi keuntungan ekonomi saat melaksanakan pembangunan di sektor tersebut. Sementara, di saat yang sama, Pemerintah mengabaikan hak pekerja sektor perikanan untuk mendapatkan kesejahteraan setinggi-tingginya.

Tidak membangun kesejahteraan bagi pekerja yang ada di sektor perikanan tangkap atau pengolahan,” tuturnya.

Fakta tersebut, menurut Susan cukup aneh. Mengingat, jumlah buruh yang bekerja pada sektor perikanan jumlahnya paling sedikit sudah mencapai 12 juta orang. Tetapi, dari jumlah tersebut, pekerja yang sudah mendapat sertifikat baru mencapai 44.300 orang saja.

Padahal, dengan latar belakang mereka yang berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah dan tingkat pendidikan yang rendah, pekerja perikanan dinilai sangat rentan terjerat pelanggaran hukum. Kerentanan tersebut membuat pekerja perikanan menjadikan pelanggaran ketenagakerjaan yang ada pada sektor perikanan menjadi sangat masif dan terstruktur.

Jeratan Hukum

Leave a Reply