Ini Aturan Tentang Standar Kompetensi JPT Madya dan Pratama di Instansi Daerah

Ini Aturan Tentang Standar Kompetensi JPT Madya dan Pratama di Instansi Daerah

JAKARTA, publikreport.com – Kendati sudah ada Keputusan Menteri (Kepmen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 409/2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Instansi Daerah, namun terdapat jabatan di instansi darah yang standar kompetensi Jabatannya belum tercantum dalam keputusan itu. Sehingga dengan adanya Kepmen itu, instansi daerah tidak perlu mengusulkan standar kompetensi JPT ke Kementerian PANRB.

Mekanisme yang dapat dilakukan instansi daerah, menurut Kepmen yang ditandatangani Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo pada 19 November 2019, adalah mengusulkan standar kompetensi jabatan tersebut ke Menteri PANRB, selanjutnya Tim Kementerian PANRB akan melakukan validasi dan menambahkan dalam lampiran keputusan tersebut.

Kepmen itu mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (kompetensi) yang diperlukan untuk tiap JPT madya dan pratama di lingkungan pemerintah daerah. Terdapat tiga kompetensi yang ditetapkan untuk menduduki JPT, yakni kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis.

Kompetensi manajerial merupakan kompetensi yang diperlukan oleh setiap individu ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam berorganisasi yang dilihat dari integritas, kemampuan bekerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan.

Sementara kompetensi sosial kultural adalah kompetensi yang diperlukan oleh ASN agar dapat berperan sebagai perekat bangsa yang dilihat dari kemampuan berinteraksi dengan masyarakat majemuk, kepekaan terhadap perbedaan budaya (cultural awarrenes), kepekaan terhadap konflik (conflict awareness) pengendalian diri (self control), kemampuan berhubungan sosial (social relationship) serta empati.

Sedangkan kompetensi teknis berkaitan dengan penguasaan subtansi teknis sesuai tugas dan fungsi/peranan jabatan tersebut dalam organisasi, di dalam kompetensi teknis khusus JPT Daerah, administrator dan pengawas terdapat satu kompetensi pemerintahan yaitu advokasi kebijakan otonomi daerah (kemampuan mengadopsi dan menerapkan kebijakan otonomi daerah) hal ini sebagai penerapan amanah pasal 233 Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan tersebut sebagai standar untuk penempatan ASN dalam JPT baik melalui proses rotasi/perpindahan antar jabatan maupun promosi secara terbuka.

Kepmeni PANRB tersebut dijadikan pedoman penyusunan perumusan peraturan/keputusan kepala daerah tentang standar kompetensi JPT di lingkungan masing-masing instansi daerah,” demikian bunyi Kepmen yang ditujukan kepada kepala daerah provinsi, kota dan kabupaten.

Diterbitkannya Kepmen PANRB ini merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 38/2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Keputusan tersebut menyediakan standar kompetensi untuk 43 JPT di instansi provinsi dan 94 JPT di instansi kabupaten/kota. | DORANG