Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pengucapan sumpah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masa Bakti 2019-2023, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pengucapan sumpah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masa Bakti 2019-2023, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019.

Ini Dewan Pengawas KPK Masa Bakti 2019-2023

JAKARTA, publikreport.com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masa Bakti 2019-2023, telah ditetapkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 140/P/2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masa Jabaran 2019-2023 tertanggal 19 Desember 2019.

Dewan Pengawas KPK tersebut, masing-masing:

  • Tumpak Hatorangan (mantan Ketua KPK), sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas
  • Artidjo Alkostar (mantan Hakim Mahkamah Agung (MA)
  • Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
  • Harjono (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
  • Syamsudin Haris (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuin Indonesia (LIPI).

Kelima anggota Dewan Pengawas KPK itu, Jumat 20 Desember 2019, telah mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden RIJokowi, di Istana Negara, Jakarta.

Berikut bunyi sumpah yang diucapkan oleh kelima Dewan Pengawas KPK secara bersama-sama.

“Demi Allah/Tuhan saya berjanji dengan bersungguh-sungguh, bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuai apapun kepada siapapun”.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disebutkan, anggota Dewan Pengawas KPK berjumlah 5 orang, memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.

Dewan Pengawas bertugas:

BACA JUGA: Pimpinan KPK Masa Bakti 2019-2023 Ucapkan Sumpah/Janji

  • a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  • b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
  • c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
  • d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  • e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
  • f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. | DORANG

Leave a Reply