You are currently viewing Ini Paparan Pemohon pada Sidang Perdana PHPU di MK
Denny Indrayana selaku Kuasa Hukum Pemohon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akan menyampaikan pokok-pokok permohonan pemohon dalam sidang pemeriksaan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden (Capres) 2019, Jumat 14 Juni 2019, di Gedung MK. (foto: mkri)

Ini Paparan Pemohon pada Sidang Perdana PHPU di MK

HUKUM

JAKARTA, publikreport.com – Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat 14 Juni 2019, pagi, menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHPU Presiden 2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 ini dimohonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Paslon 02).

Di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya ini, Kuasa Hukum Pemohon, Bambang Widjojanto menyampaikan pokok-pokok permohonan, diantaranya cacat formil persyaratan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 01, Ma’aruf Amin yang sejak pencalonan hingga sidang pendahuluan digelar masih berstatus pejabat BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Selain itu, pemohon juga mendalilkan cacat materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin selaku pihak terkait atas penggunaan dana kampanye yang diduga berasal dari sumber fiktif, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang telah dilakukan pihak terkait dalam Pilpres 2019 yang telah digelar pada 17 April 2019 lalu.

Terkait dengan argumentasi kualitatif sehubungan dengan telah terjadinya kecurangan Pemilu yang bersifat TSM, Kuasa Hukum Pemohon, Denny Indrayana melanjutkan, bukti-bukti yang disampaikan berupa tautan berita bukanlah semata-mata hanya informasi. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang (UU) MK yang menegaskan tautan berita tersebut, dapat digolongkan pada alat bukti berupa surat atau tulisan, petunjuk, atau alat bukti lain yang diucapkan, dikirim, dan diterima, atau disimpan secara elektronik.

Yang pasti, tautan berita itu kami ambil dari media massa yang tidak diragukan kredibilitasnya. Kami menyakini berita tersebut telah dilakukan check and recheck sebelum tulisan tersebut dituliskan. Apalagi sebagian besar dari tautan itu adalah fakta yang tidak dibantahkan sehingga diakui kebenarannya dan mempunyai nilai bukti sebagai pengakuan,” urai Denny yang hadir bersama kuasa hukum pemohon lainnya seperti Luthfi Yazid dan Teuku Nasrullah.

Selanjutnya, Denny menyampaikan, menurut pihaknya permasalahan Pilpres 2019 tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar Pemilu yang jujur dan adil. Dalam Pilpres 2019 ini, menurutnya, adalah persaingan yang bebas dan adil tidak terjadi di antara peserta Pilpres 2019. Hal yang dihadapi pemohon sebagai pasangan calon, bukanlah pasangan calon lainnya, melainkan Presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya menyalahgunakan kekuasaan serta memanfaatkan fasilitas negara yang melekat pada dirinya.

Penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara adalah modus lain money politics atau vote buying yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan paslon 02. Karenanya telah melanggar Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang nyata-nyata bertentangan dengan syarat Pemilu yang jujur dan adil. Karena tidak menciptakan ruang persaingan yang setara di antara kontestan Pilpres 2019,” bebernya.

BACA JUGA: Sidang Perdana PHPU, Keamanan Ekstra dan Berlapis di Gedung MK

Kuasa Hukum Pemohon, Teuku Nasrullah menyampaikan argumentasi kuantitatif terhadap kecurangan yang telah merugikan perolehan suara pemohon dalam Pilpres 2019. Dalil yang dikemukakannya, diantaranya, Komisi Pemilihan Umum (termohon) tidak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Surabaya dan Papua, ditemukannya Tempat Pemungutan Suara (TPS) siluman setelah dilakukannya konfirmasi dengan membandingkan TPS berdasarkan penetapan termohon dengan informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng) termohon.

Selain itu, Teuku Nasrullah melanjutkan, pihaknya juga menemukan adanya indikasi manipulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan masalah eksistensi situng atas proses penghitungan dan rekapitulasi. Kemudian adanya masalah penggunaan dokumen C7 yang seharusnya menjadi dokumen untuk mengonfirmasi jumlah pemilih yang hadir pada suatu dalam menggunakan hak pilihnya yang dinyatakan hilang. Adapun terkait dengan seluruh maslaah yang terjadi tersebut, Teuku Nasrullah mengatakan, mempengaruhi perolehan suara yang diperoleh pemohon.

Perhitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah paslon 01 memperoleh 63.573.169 suara (48%), sedangkan paslon 02 memperoleh 68.650.239 suara atau 52%,” sebutnya.

Leave a Reply