You are currently viewing Ini PP Tentang KEK Bitung dan KEK Lainnya

Ini PP Tentang KEK Bitung dan KEK Lainnya

JAKARTA, publikreport.com – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), pada 06 Januari 2020, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut PP ini, penyelenggaraan KEK meliputi:

  • a. pengusulan pembentukan KEK
  • b. penetapan KEK
  • c. pembangunan dan pengoperasian KEK
  • d. pengelolaan KEK
  • e. evaluasi pengelolaan KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK yaitu:

  • a. area baru
  • b. perluasan KEK yang sudah ada
  • c. seluruh atau sebagian lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK, harus memenuhi kriteria:

  • a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung
  • b. dukungan dari pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
  • c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan
  • d. mempunyai batas yang jelas.

Dukungan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:

  • a. komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan
  • b. pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan

Pembentukan zona KEK, dapat terdiri atas:

  • a. pengolahan ekspor
  • b. logistik
  • c. industri
  • d. pengembangan teknologi
  • e. pariwisata
  • f. energi
  • g. industri kreatif
  • h. pendidikan
  • i. kesehatan
  • j. olahraga
  • k. jasa keuangan
  • l. ekonomi lain yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

Pembentukan KEK, dapat diusulkan oleh:

  • a. Badan Usaha
  • b. Pemerintah daerah kabupaten/kota
  • c. Pemerintah provinsi.

Badan Usaha, sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), terdiri atas:

  • a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  • c. koperasi
  • d. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas
  • e. badan usaha patungan atau konsorsium.

Dalam hal tertentu, pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK yang dilakukan berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Pengusulan KEK, disampaikan secara tertulis kepada Dewan Nasional KEK oleh:

  • a. pimpinan Badan Usaha
  • b. bupati/walikota
  • c. gubernur
  • d. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
  • e. Ketua Dewan Kawasan KPBPB.

Leave a Reply