Nelayan dan Pedagang Kaki Lima di Pantai Malalayang II, Kamis, 22 Maret 2018, menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa damai di Kantor Gubernur Sulut. Demo para nelayan dan PKL ini mendapat pengawalan kepolisian dan Sat Pol PP. Pendemo ditemui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong didampingi Kepala Bagian Humas, C|hristian Iroth.
Nelayan dan Pedagang Kaki Lima di Pantai Malalayang II, Kamis, 22 Maret 2018, menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa damai di Kantor Gubernur Sulut. Demo para nelayan dan PKL ini mendapat pengawalan kepolisian dan Sat Pol PP. Pendemo ditemui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong didampingi Kepala Bagian Humas, C|hristian Iroth.

Ini Tuntutan Nelayan dan PKL

MANADO, publikreport.com – Nelayan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari pinggiran Pantai Malalayang II, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, 22 Maret 2018, menggelar aksi demo damai, penyampaian aspirasi di Kantor Gubernur Sulut.

Dalam orasinya, pendomo meminta agar tempat usaha mereka yang telah digusur Pemerintah Kota Manado di seputaran Pantai Malalayang mendapat ganti rugi dari pemerintah, berupa tempat usaha baru.

“Selama kami berusaha (dagang) di pinggir pantai itu, kami juga membayar pajak,” teriak pendemo.

“Kami menduga pengguran ini bagian dari pelaksanaan reklamasi pantai,” sambung mereka.

Para pendemo kemudian ditemui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong didampingi Kepala Bagian Humas Christian Iroth. Kepada pengunjuk rasa, Jemmy menjelaskan, penggusuran lokasi usaha mereka yang berada di pinggiran Pantai Malayang merupakan wewenang Pemerintah Kota Manado.

“Pemerintah Provinsi Sulut akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Manado terkait penggusuran ini,” jelasnya, seraya menambahkan, aspirasi para nelayan dan PKL in akan disampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur.

Unjuk rasa ini berjalan aman dengan pengawalan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). | DORANG

Leave a Reply