Insentif Nakes 2020 Segera Direalisasikan
Ilustrasi.

Insentif Nakes 2020 Segera Direalisasikan

JAKARTA, publikreport.com – Pemerintah akan segera merealisasikan hak-hak tenaga kesehatan (nakes) yang tertunda. Hal ini setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersepakat mempercepat hasil reviu tunggakan insentif nakes tahap berikutnya.

Kesepakatan yang menjadi angin segar bagi nakes yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) diperoleh dari pertemuan antara Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPKP, M Yusuf Ateh, Senin 12 April 2021.

“Dengan terbitnya dokumen hasil reviu BPKP ini, akan segera proses untuk membuka anggaran yang saat ini masih blokir di Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Sejauh ini sudah disiapkan secara administrasi, tinggal berproses. Mudah-mudahan berjalan lancar,” ungkap Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kemenkes, Trisa Wahyuni Putri.

Persiapan penyaluran untuk hasil reviu tunggakan yang telah disetujui ini, Trisa mengatakan, akan segera disalurkan kepada 732 fasilitas kesehatan/institusi kesehatan, terdiri dari rumah sakit (RS), baik rumah sakit pemerintah maupun swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), laboratorium yang melakukan pemeriksaan Covid-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Laboratorium Kesehatan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Alokasi anggaran tersebut, Trisa mengungkapkan, akan diberikan kepada 97.715 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis, dokter/dokter gigi, perawat/bidan, tenaga kesehatan lainnya termasuk analis laboratorium, tenaga gizi, dan lain-lain sesuai aturan yang berlaku.

“Kemenkes akan mempersiapkan permintaan reviu berikutnya, dan terus mendorong pimpinan fasilitas kesehatan dan institusi kesehatan, serta fakultas kedokteran untuk segera melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan agar anggaran tunggakan yang masih belum terbayar, dapat segera direviu kembali oleh BPKP,” jelasnya.

Ruang lingkup reviu yang dilaksanakan BPKP, menurut Trisa, meliputi tunggakan insentif nakes tahun 2020, khususnya insentif nakes yang dibayarkan melalui anggaran pemerintah pusat. Sedangkan insentif yang dibayarkan melalui anggaran daerah, tidak termasuk reviu yang dilakukan oleh BPKP.

“BPKP mengharapkan kekurangan dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan dalam ketentuan pemberian insentif menjadi kriteria kunci dalam menghitung jumlah insentif yang akan dibayarkan pemerintah. Ini harus menjadi perhatian seluruh faskes (fasilitas kesehatan) dan institusi pengusul untuk dilengkapi sesuai peraturan yang berlaku, agar proses reviu berikutnya dapat berjalan lebih cepat sesuai harapan para nakes,” ujarnya.

BPKP, tambah Direktur Pengawasan Sosial dan Kebencanaan BPKP, Michael Rolandi, telah menyelesaikan reviu atas tunggakan insentif nakes penanganan Covid-19 untuk tahap awal. Berita acara juga sudah disampaikan kepada Kemenkes pada 09 April lalu.

“Hasil reviu terhadap tunggakan insentif nakes tahun 2020 sudah diselesaikan. Hasil reviu BPKP menyimpulkan bahwa sebagian dari total tunggakan yang ada telah memenuhi kelengkapan persyaratan formil untuk dibayarkan,” bebernya.

Leave a Reply