You are currently viewing Jaga Netralitass ASN, Peran Humas Dianggap Penting
Seluruh peserta semintar dengan tema, ‘Peran Humas Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019’,bersama-sama menandatangani Komitmen Bersama.

Jaga Netralitass ASN, Peran Humas Dianggap Penting

YOGYAKARTA, publikreport.com – Humas pemerintah merupakan mata, telinga, serta mulut untuk mewakili pemerintah kepada masyarakat. Sehingga perlu adanya upaya penyelarasan cara pandang, terutama terkait dengan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Demikian dikatakan Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Teguh Wijinarko saat membuka Seminar Bakohumas Daerah di Kota Yogyakarta, Jumat, 07 Desember 2018.

“Humas memiliki peran penting untuk mendorong dan menjaga netralitas ASN dari berbagai kegiatan pemilihan umum yang akan datang,” tegasnya.

Semintar dengan tema, ‘Peran Humas Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019’, Teguh berharapdapat terbentuk persamaan pandangan pada kehumasan pemerintah daerah mengenai pentingnya netralitas ASN. Sinergi terkait netralitas ASN antara Kementerian PANRB dengan pemerintah daerah pun perlu disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk peran kontrol masyarakat dalam mencegah dan mengurangi pelanggaran netralitas ASN.

BACA JUGA: Humas Pemerintah Harus Jembatani Kebutuhan Masyarakat

Netralitas merupakan hal yang mutlak bagi ASN, terutama dalam masa-masa pelaksanaan pemilu. Hal ini berkaitan dengan ASN sebagai pelaksanaan kebijakan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Dengan bersikap netral, maka ASN tidak akan memihak kepada siapa pun dan tetap dapat memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.

Sejak 2004, terdapat sejumlah peraturan yang mengatur mengenai netralitas ASN. Namun kurangnya sosialisasi atas peraturan tersebut menyebabkan kurangnya pemahanan ASN untuk memiliki sikap netralitas. Pelaku kehumasan pemerintah daerah diimbau agar dapat berkreasi dalam memberikan pemahaman mengenai netralitas kepada ASN di daerah secara mudah serta dapat menyosialisasikannya secara masif.

“Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh humas. Pertama, mendorong sosialiasi netralitas ASN bagi instansinya masing-masing. Dan kedua, humas harus secara aktif menyebarluaskan jargon tentang ASN bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019,” jelas Teguh. | DORANG

Leave a Reply