You are currently viewing Jaminan Produk Halal (Kini) Diselenggarakan Pemerintah
Ilustrasi.

Jaminan Produk Halal (Kini) Diselenggarakan Pemerintah

JAKARTA, publikreport.com – MulaI Kamis 17 Oktober 2019, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) akan diselenggarakan pemerintah, yakni Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor: 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Terkait hal tersebut, Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin mengaku, pihaknya siap mengemban amanah penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sesuai amanah UU, kami sudah melakukan persiapan sejak dua tahun terakhir, persisnya sejak terbentuknya BPJPH tahun 2017. Mulai 17 Oktober 2019, kami siap menyelenggarakan jaminan produk halal,” tegas Lukman usai penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, di Kantor Wakil Presiden (Wapres) RI, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.

MoU itu ditandatangani 11 pimpinan kementerian, lembaga Negara terkait dan MUI (Majelis Ulama Indonesia), yaitu Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia), Kepala BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan), Kepala BSN (Badan Sertifikasi Nasional) dan Ketua Umum MUI.

BPJPH Kemenag sebagai stake holder utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, menurut Lukman, tentu tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan adanya sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.

Pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019, Lukman mengatakan, dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya.

Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024,” katnya.

Tahap kedua, Lukman melanjutkan, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman. Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun.

“Perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing,” jelasnya.

Namun perlu kami tegaskan bahwa penahapan produk seperti kami sampaikan tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan produk sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku,” sambungnya.

Selama masa penahapan bagi jenis produk yang wajib bersertifikat halal, Lukman melanjutkan, BPJPH Kemenag akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal. Juga akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.

Selama masa penahapan lebih diutamakan pendekatan secara persuasif bagi pelaku usaha. Segera daftarkan produk mereka yang termasuk wajib bersertifikat halal. Namun perlu disampaikan, selama masa penahapan, bagi produk yang masih beredar dan belum memiliki sertifikat halal tetap diizinkan beredar meskipun tidak mencantumkan label halal di kemasan produk mereka,” ungkapnya.

Penindakan hukum akan dilakukan setelah jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Pada periode pertama, kita akan lebih mengedepankan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal,” tambahnya.

Leave a Reply