Jatam dan Kiara: Pemerintah, Jangan Izinkan Perusahaan Buang Tailing ke Laut
Pencemaran laut atau tepian pantai dari aktivitas  tambang nikel saja sudah seperti ini, mau ditambah lagi dengan pembuangan tailing ke laut? (foto: Jatam Sulteng/Mongabay Indonesia)

Jatam dan Kiara: Pemerintah, Jangan Izinkan Perusahaan Buang Tailing ke Laut

Awal Maret lalu, Purbaya Yudhi Sadewa, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Maritim), mengundang sejumlah lembaga pemerintahan pusat dan daerah rapat koordinasi terkait perizinan penempatan tailing bawah laut (deep sea tailing placement/DPST). Rapat ini menindaklanjuti pengajuan beberapa perusahaan hidrometalurgi di Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut) dan Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Diundang juga direktur utama PT Trimegah Bangun Persada (TBP), PT QMB New Energy Material dan PT Huayue Nickel Cobalt (HNC), selaku pemohon izin.

Aksi pemerintah mengakomodir keinginan pebisnis menuai sorotan dan protes dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Mereka menilai, pembuangan limbah nikel ke laut dalam untuk proyek hidrometalurgi ini, bakal menambah laju perusakan ruang hidup masyarakat dan ekosistem pesisir dan pulau kecil yang selama ini sudah porak poranda oleh industri ekstraktif.

Setidaknya, ada empat perusahaan sudah dan tengah meminta rekomendasi pemanfaatan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kemenko Maritim. Mereka adalah TBP di Pulau Obi (Maluku Tenggara) dan QMB, PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) dan HNC di Morowali (Sulawesi Tengah).

TBP, sudah punya izin lokasi perairan dari Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan SK502 tertanggal 2 Juli 2019. SCM juga sudah mendapatkan legitimasi untuk pembuangan tailing bawah laut ini melalui surat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP No B.225 tertanggal 1 Maret 2019 tentang arahan pemanfaatan ruang laut. Izin lokasi perairan juga telah diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara untuk TBP di Perairan Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Saat dijumpai terpisah, Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah, kepada Mongabay, menyebut pemerintah provinsi tak punya kewenangan memberikan izin pembuangan limbah bawah laut. Dia bilang kewenangan itu berada di kementerian.

Kewenangan ada di KKP. Untuk permohonan-permohonan itu kami sudah teruskan ke kementerian,” katanya.

Tinggalkan Balasan