You are currently viewing Jelang Pilkada, Permasalahan KTP el Diminta Diselesaikan
Ilustrasi KTP el dan pelaksanaan Pilkada.

Jelang Pilkada, Permasalahan KTP el Diminta Diselesaikan

MANADO, publikreport.com – Anggota Komisi II DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, Agung Widyantoro menegaskan, jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang, permasalahan perekaman KTP elektronik (KTP el) kepada masyarakat harus segera selesai. Alasannya, merujuk pada amanat Undang-Undang (UU), persoalan tersebut seharusnya sudah selesai pada 2018 lalu.

Persoalan-persoalan (KTP el) seperti ini harus segera diselesaikan, jangan berlarut-larut mengandalkan surat keterangan (suket). Surat keterangan pun juga harus tegas dalam bentuk dan formatnya. Jangan sampai calon pemilih belum melakukan rekam data kemudian diselundupkan dan ikut serta jadi pemilih,” tegas Agung saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR ke Sulawesi Utara (Sulut), Kamis 15 November 2019. Agung mengaku sangat menyayangkan adanya pemotongan anggaran untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga belanja pengandaan blanko KTP el menjadi berkurang.

Dalam pertemuan Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sulut dan mitra kerja terkait, Agung mengungkapkan, juga dibahas mengenai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dari penjelasan yang diterima Komisi II DPR RI, diketahui dari total 7 kabupaten/kota di Sulut yang akan melaksanakan Pilkada 2020, seluruhnya sudah menandatangani NPHD. Bahkan, beberapa daerah sudah mulai melakukan pencairan.

(Provinsi Sulut) relatif cukup siap, tetapi masih ada tiga kabupaten/kota yang harus segera melengkapi secara administrasi,” ujarnya.

Pada hakikatnya, menurut Agung, seluruh pemerintah daerah sudah mendapatkan delegasi dari pemerintah pusat. Namun, masih ada pemerintahan daerah yang menunggu kepastian hibah anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Setiap proses administrasi harus dilakukan secara hati-hati. Apalagi sekarang sudah eranya taat asas dan taat aturan,” katanya, seraya mengingatkan tentang akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan agar ke depan para gubernur untuk bersinergi dengan unsur Polri/TNI (Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia) guna memetakan daerah-daerah yang rawan konflik. | VERONICA DSK

Leave a Reply