Jerat Hukum Bagi Penyebar Identitas Pasien Positif Covid-19
Ilustrasi.

Jerat Hukum Bagi Penyebar Identitas Pasien Positif Covid-19

Saya mau bertanya, saat ini wabah virus Covid-19 sedang melanda. Bagaimana jika ada pihak yang menyebutkan identitas pasien baik yang ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan), dan positif maupun meninggal secara media elektronik? Padahal rekam medis itu sifatnya rahasia dan dijamin UU (Undang-Undang). Bagaimana sanksi hukum bagi mereka yang menyebarluaskan informasi tersebut? Karena tentunya baik pasien maupun keluarga mengalami tekanan mental dan sosial.

Ulasan:

Kerahasiaan Identitas Pasien

Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (“UU 44/2009”),

Hak serupa juga diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (“UU Kesehatan”) dan Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, salah satunya, mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

Masih menyangkut hak pasien dan kewajiban rumah sakit, setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran, yang hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1]

Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia.[2]

Rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.[3]

Kemudian, dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU 29/2004”) disebutkan setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.

Selain itu, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.[4]

Leave a Reply