Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jerat Hukum Bagi Penyebar Identitas Pasien Positif Covid-19

Sedangkan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.[5]

Dokumen rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.[6]

Sehingga bisa disimpulkan, rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang memuat identitas pasien positif COVID-19 yang harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh rumah sakit atau dokter yang bertugas.

Jerat Hukum bagi Penyebar Identitas Pasien

Patut dipahami bahwa salah satu kewajiban rumah sakit adalah menghormati dan melindungi hak-hak pasien.[7] Pelanggaran atas kewajiban rumah sakit akan dikenakan sanksi admisnistratif berupa teguran, teguran tertulis, atau denda dan pencabutan izin rumah sakit.[8]

Sehingga, jika rumah sakit tidak melindungi identitas pasiennya yang positif Covid-19, maka rumah sakit dapat dikenai sanksi administratif tersebut.

Dalam hal pelaku penyebaran identitas pasien di atas adalah dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 51 huruf c UU 29/2004, maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50 juta berdasarkan Pasal 79 huruf b dan c UU 29/2004 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 (hal. 120).

Di samping itu, bagi badan publik yang melanggar berlaku Pasal 54 ayat (1) UU KIP:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Orang yang dimaksud adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.[9]

Badan publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.[10]

Leave a Reply