Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jerat Hukum Bagi Penyebar Identitas Pasien Positif Covid-19

Sehingga kami berpendapat, terhadap rumah sakit yang menyebarkan identitas pasien COVID-19, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana tertera di atas sepanjang memenuhi kriteria “badan publik” tersebut.

Dalam artikel Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat, diterangkan bahwa penyebaran data pribadi seseorang oleh orang lain, secara khusus melalui sistem elektronik, dilarang tanpa persetujuan si pemilik data dan jika melanggar, maka penyebar data pribadi tersebut dapat digugat secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan dengan penyebaran data pribadi tersebut.

Menurut hemat kami, dalam hal di mana bukan pihak rumah sakit yang menyebarkan identitas pasien tersebut, maka penyebar identitas dapat digugat secara perdata oleh pihak pasien.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan;
  • Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Putusan:

  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007.
  1. [1] Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU 44/2009
  2. [2] Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU 44/2009
  3. [3] Pasal 44 ayat (1) UU 44/2009
  4. [4] Pasal 51 huruf c UU 29/2004
  5. [5] Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU 29/2004
  6. [6] Pasal 47 ayat (2) UU 29/2004
  7. [7] Pasal 29 ayat (1) huruf m UU 44/2009
  8. [8] Pasal 29 ayat (2) UU 44/2009
  9. [9] Pasal 1 angka 10 UU KIP
  10. [10] Pasal 1 angka 3 UU KIP || HUKUMONLINE.com

Leave a Reply