Kantor Sinode GMIM di Kuranga, Kelurahan Talete II, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.
Kantor Sinode GMIM di Kuranga, Kelurahan Talete II, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

Kasus UKIT dan Wibawa GMIM

PENDIDIKAN | HUKUM | RELIGI

TOMOHON, PUBLIKREPORTcom – Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) yang didirikan pada tahun 1965, (dulunya) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terkemuka di Indonesia Timur. Sayang, PTS milik Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) ini mengalami keterpurukan akibat dualisme pengelolaan dari yayasan sah berdasarkan statuta.

Kedua yayasan yang mulai bentrok pada tahun 2003 tersebut adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen (YPTK) dan Yayasan Ds. AZR Wenas. Puncak bentrokan terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019. Dipimpin langsung Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM, Pendeta Dr Hein Arina, jajaran pengurus BPMS yang dikawal personil Kepolisian Resort (Polres) Tomohon melakukan penyegelan Kampus UKIT YPTK yang berada di Bukit Inspirasi Tomohon, Kelurahan Talete II, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Ini milik GMIM dengan Sertifikat Hak Milik nomor 110. Diambil untuk direhabilitasi agar lebih layak untuk digunakan,” kata Hein Arina saat itu.

Tak hanya bangunan perkuliahan, asrama mahasiswa pun dipalang dan ditempeli selebaran bertulis Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 110 an. Gereja Masehi Injili di Minahasa.

Terpidana Kasus Block Grant UKIT Bersuara

Penyegelan dilakukan, menurut Sekretaris Umum BPMS GMIM, Pendeta Evert Tangel MPdK, dilakukan berdasarkan amanat Sidang Sinode (SS).

“Sesuai amanat Sidang Sinode 2019. Sebelum penyegelan, telah diawali dengan pemberitahuan sebanyak lima kali,” kata Evert.

Tindakan yang diambil BPMS GMIM mendapat pertentangan dari YPTK yang diketuai John Ferry Mailangkay.

“Kita punya 12 dokumen yang membuktikan keabsahan kami sebagai pengelola UKIT. Sementara pihak sebelah hanya punya 1 dokumen. Kita sebelumnya sudah memohon perlindungan Hukum,” jelas Ferry kepada publikreport.com, Jumat 23 Agustus 2019.

Sepintas Ferry menceritakan, kronologis yang menggiring mereka jadi pihak yang disebut illegal.

“Kami disebut illegal karena adanya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kemendinas) Nomor 220/D/O/2007 tanggal 29 November 2007 tentang alih kelola UKIT. Ini salah, karena sesuai audit khusus Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) dan Kebudayaan tanggal 13 Mei 2013, telah ditemukan fakta bahwa Akta perjanjian atau berita acara alih kelola UKIT dari YPTK GMIM kepada Yayasan GMIM Ds AZR Wenas, tidak pernah ada,” bebernya.

STOVIL (School tot Opleiding voor Inlandsche Leraar)

Leave a Reply