Kantor Sinode GMIM di Kuranga, Kelurahan Talete II, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.
Kantor Sinode GMIM di Kuranga, Kelurahan Talete II, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

Kasus UKIT dan Wibawa GMIM

Dari audit khusus ini, Ferry melanjutkan, pihak Irjen Kemendikbud sudah dua kali merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk meninjau ulang Kemendiknas Nomor 220/D/0/2007 tanggal 29 November 2007 dan menginstrusikan Koordinator Kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi) Wilayah IX Sulawesi memberikan pelayanan kepada UKIT YPTK GMIM sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Legalitas YPTK sebagai pengelola sah lebih dikuatkan oleh putusan hukum inkrah Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 134PK/Pdt/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menyatakan dalam amar putusan, bahwa Menolak Upaya Peninjauan kembali Yayasan GMIM Ds AZR Wenas,” ungkapnya.

‘Tragedi’ 11 Juli, Ferry menyatakan, adalah pencabutan hak secara paksa oleh BPMS. Mereka, pihak YPTK sebagai pengelola sah menurut hukum tidak akan diam, karena karena sekarang sudah sementara bergerak.

Sejarah GMIM

Dualisme kepemimpinan ini mendapat sorotan dari para Tokoh Jemaat GMIM.

“Penyegelan, pengusiran dan menduduki Kampus UKIT YPTK secara paksa dan melakukan eksekusi tanpa ada surat perintah Ketua Pengadilan Negeri (PN)? Menurut saya, ini adalah tindakan yang sangat keliru, melanggar hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). Ini sifat arogansi karena sedang berkuasa. Suatu tindakan yang tidak lagi mencerminkan Kasih Kristus. Inikah contoh dan teladan yang ditunjukkan bagi jemaat?” kata John Manengkey.

BPMS GMIM Masa Bakti 2018-2022

Apapun alasannya, menurut John, tindakan BPMS itu sangat tidak terpuji.

“Saya bangga di Kota Tomohon tempat saya berdomisili telah berdiri Kampus Bersinar selama berpuluh-puluh tahun. Sangat disayangkan karena adanya permasalahan ini, Kampus Bersinar akan hilang oleh keegoisan dan keserakahan dari mereka-mereka yang katanya pelayan Tuhan,” ujarnya.

Senada dikemukakan Marther Wowiling.

“Sebenarnya apa maunya para pengurus AZR Wenas dan YPTK. Apa perlu orang tua mahasiswa tuntut secara pidana terhadap mereka?” ucapnya bertanya-tanya.

“Sepertinya penguasa BPMS GMIM lebih patuh pada keputusan Sidang Sinode ketimbang putusan hukum positif. Buktinya, putusan Mahkamah Agung menyatakan YPTK sah sebagai pengelola. Tapi dengan berbagai akal, akhirnya sekarang YPTK dilenyapkan,” tambah Franky Pangerapan. | JOPPY JW

Leave a Reply