Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, Jan S. Maringka.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, Jan S. Maringka.

Kejaksaan Jaga Desa

JAKARTA, publikreport.com – Tahun ini (2019) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI meluncurkan Program Jaga Desa. Lewat program ini kejaksaan mengajak kementerian dan lembaga non kementerian lainnya bersinergi mengawal pembangunan di Desa. Kejaksaan, menurut Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang intelejen, Jan S Maringka, ingin fungsi preventif bersama-sama dengan aparat pemerintah mengusung dan mengawal pembangunan agar bisa berjalan tepat waktu, mutu dan tepat sasaran.

Besaran Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah tahun ini hampir mencapai Rp70 triliun, atau rata-rata tiap desa hampir Rp1 triliun, yang terus bergulir dan dimanfaatkan masyarakat desa dalam bentuk keterlibatan mendapatkan pekerjaan. Hal semacam ini, kalau tidak dikawal penegak hukum juga akan menimbulkan ketakutan. Harapan masyarakat, harapan pemerintah agar Dana Desa dapat mencapai sasaran,” kata Jan S Maringka, pada Forum Tematik Bakohumas Kejaksaan Agung, yang digelar di Park Regis Arion, Kemang Raya, Jakarta, Selasa 26 Maret 2019.

BACA JUGA: Kejaksaan (Terus) Terima Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Karena itu, Jan menjelaskan, baik kejaksaan, perangkat desa dan pemerintah daerah harus bersama-sama memiliki pemahaman, satu hati, harus bersinergi membangun negeri.

“Jangan kejaksaan berjalan sendiri, aparat pemerintahan desa berjalan sendiri, pemerintah daerah berjalan sendiri, pemerintah pusat berjalan sendiri, tidak menjadi satu kesatuan di dalam menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” jelasnya.

Kejagung, Jan melanjutkan, ingin agar setiap kantor kejaksaan yang ada di kabupaten/kota bisa menjadi tempat yang bersahabat bagi masyarakat, tempat konsultasi pemerintah desa untuk bersama-sama mengawal pendistribusian dan pemanfaatan program dana desa. Inilah, bentuk kontribusi penegak hukum terhadap pelaksanaan pembangunan. Ia menyebutkan, tujuan penegakan hukum berbeda dengan industri.

BACA JUGA: Soal Dana Desa, Wagub: Hati-hati

“Kalau industri semakin banyak yang kita hasilkan itu dikatakan berhasil. Penegakan hukum justru sebaliknya kalau kita mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat disitu dikatakan penegakan hukum berhasil,” paparnya.

BACA JUGA: Jan S Maringka: Penegakan Hukum Bukan Lagi Menangkap

Turut hadir, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Ipin Arifin. | DORANG

Leave a Reply