Usai pemeriksaan dan menjalani cek kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Walanda Maramis, tersangka, JM alias Jhon, Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), langsung dibawa ke ke Rumah Tahanan (Rutan) Malendeng oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Minut.
Usai pemeriksaan dan menjalani cek kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Walanda Maramis, tersangka, JM alias Jhon, Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), langsung dibawa ke ke Rumah Tahanan (Rutan) Malendeng oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Minut.

Kejaksaan Tahan Mantan Kepala BPMPD Minut

HUKUM

AIRMADIDI, publikreport.com – Kejasaan Negeri (Kejari) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis 26 September 2019, melakukan penahanan terhadap JM alias Jhon selaku mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Minut atas perkara pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) fiktif menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minut, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2012. Penahanan terhadap tersangka usai pemeriksaan di Kantor Kejari Minut.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Kejari Minut, Hendra Sahputra MHum mengatakan, dalam perkara ini, tersangka diduga telah meminta dan menerima uang dari para saksi untuk diangkat menjadi PNS melaui jalur Sekdes yang bekerja sama dengan Maximilian Hendrik Wilem Purukan. Max telah ditahan terlebih dahulu melalui putusan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sulut di Manado.

“Caranya tersangka dan bapak Max Purukan meminta uang Rp2 juta sampai Rp50 juta melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama JM alias Jhon,” jelasnya.

BACA JUGA: Kuasa Hukum: Kami Belum Bisa Mengambil Sikap

Tersangka, menurut Hendra dijerat Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 12 UU Nomor 32 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Tersangka selesai diperiksa, langsung di cek kesehatannya di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Walanda Maramis, setelah itu dibawah ke rumah tahanan Malendeng. Masa tahanan 20 hari sampai dilimpahkan ke pengadilan,” bebernya. | GLENLY B

Leave a Reply