Tjahjo Kumolo, Mendagri.
Tjahjo Kumolo, Mendagri.

Keluar Negeri, Bupati/Walikota, Anggota DPRD dan ASN Harus Ada Izin

JAKARTA, publikreport.com – Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 009/5546/SJ tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Surat Nomor 009/5545/SJ ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Surat yang ditandatangani Mendagri, Tjahjo Kumolo merupakan pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Keluar Negeri.

Dalam surat tersebut ditegaskan, bahwa izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

BACA JUGA: Mendagri Tegur 11 Gubernur, 80 Bupati dan 12 Walikota

Dalam rangka tertib administrasi dan koordinasi pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah (pemda) yang berdasarkan pada Pasal 39 ayat 5 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan paling lama sepuluh hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Mendagri Tjahjo Kumolo.

BACA JUGA: Walikota Tomohon dan Rombongan di Amerika Serikat
BACA JUGA: Seminggu Walikota Tomohon dan Rombongan di Jepang

Permohonan izin dinas ke luar negeri, apabila diberikan kurang dari sepuluh hari sebelum keberangkatan, menurut Tjahjo, akan terkendala dengan limit waktu dalam proses penyelesaian administrasi perjalanan dinas luar negeri, yaitu ke Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Keamanan Kementerian Luar Negeri bagi perjalanan dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.

BACA JUGA: Bupati dan Rombongan ke Timur Tengah
BACA JUGA: Kesekian Kalinya, Walikota Tomohon dan Rombongan Keluar Negeri

Sehubungan dengan hal itu, kiranya permohonan izin perjalanan dinas luar negeri oleh pemerintah daerah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri sepuluh hari sebelum keberangkatan ke luar negeri,” tambahnya. | DORANG

Leave a Reply