Penjelasan Kemenkeu Tentang Pajak e-Commerce
Ilustrasi.

Penjelasan Kemenkeu Tentang Pajak e-Commerce

KEPALA Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-Commerce) akan berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru.

“Intinya membuat tata cara yang memungkinkan teman-teman e-Commerce memenuhi kebutuhan perpajakan yang lebih baik. Tidak ada pajak baru,” ujar Suahasil seperti dikutip Antara, di Jakarta, Senin 13 November 2017.

Suahasil mengatakan metode pengenaan pajak tersebut sedang dalam proses kajian dan penyusunan, karena Wajib Pajak yang terlibat dalam transaksi elektronik ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

“Di ‘merchant-merchant’ itu ibaratnya ada WP individu yang kecil sekali, sehingga pendapatannya di bawah PTKP. Tapi ada juga yang bisa menjadi WP badan. Itu yang perlu diatur,” ujarnya.

Ia juga memastikan pengaturan pajak yang dikenakan tidak jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional. “Ini hanya di level tata caranya, semua sama persis dengan konvensional, namun ada teknologi digital yang menjadi ‘backbone’,” kata Suahasil.

Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi ini, tambah Suahasil, maka seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan Wajib Pajak kepada pembayaran pajak. Untuk itu, ia mengharapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan pajak kepada transaksi elektronik ini segera terbit paling cepat pada akhir 2017.

Sebelumnya, pengusaha meminta regulasi pajak kegiatan perdagangan e-Commerce adil sehingga tidak ada potensi yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha di bidang tersebut. Hal ini disampaikan Co-Founder dan CEO Tokopedia, William Tanuwijaya, beberapa waktu lalu.

William mengatakan jika ada perberlakuan pajak baru yang hanya dikenakan kepada marketplace, padahal ada pula yang melakukan kegiatan jual beli di media sosial tanpa dikenakan pajak apa pun, hal itu tentu tidak akan adil bagi pelaku usaha marketplace.

“Padahal kami selama delapan tahun ini investasi besar untuk memformalkan transaksi-transaksi yang tidak formal,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, pemerintah diminta hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan pajak atas perdagangan elektronik e-Commerce.

Menurutnya, kehati-hatian ini penting agar kebijakan tak berpengaruh negatif bagi industri e-commerce maupun para pelakunya. “Mengingat e-Commerce adalah sektor yang baru tumbuh, maka akan lebih baik Pemerintah lebih hati-hati agar kebijakan yang diambil tidak men-discourage para pelaku,” ujar Yustinus.

Yustinus mengatakan, perlu identifikasi dan klasifikasi yang jelas terkait model bisnis dan skala bisnis yang ada. Pelaku bisnis rintisan (start up) seyogianya mendapat perlakuan berbeda alias insentif, agar dapat tumbuh kembang dengan baik, difasilitasi, dan terus dijaga agar kelak dapat berkontribusi maksimal bagi negara.

Ia menuturkan, pemerintah dapat fokus pada registrasi, yaitu pendataan dan pendaftaran para pelaku agar menjadi wajib pajak melalui representative office yang ada untuk pelaku luar negeri dan/atau menjadi pengusaha kena pajak. Domain kewenangan sendiri memang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), namun seyogianya tidak masuk ke ranah pajak.

Saat registrasi, para pelaku e-Commerce sekaligus ditetapkan sebagai wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak sesuai kondisi. Atas dasar itu, koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan Kominfo menjadi hal yang sangat penting.

“Memaksakan menjadi BUT (Bentuk Usaha Tetap) tanpa mengubah UU PPh seyogianya tidak dilakukan demi kredibilitas Pemerintah. Hal ini untuk menciptakan keadilan antara pelaku domestik dan yang berdomisili di luar negeri harus diciptakan equal playing field dengan kebijakan yang menjamin perlakuan setara,” kata Yustinus.

Tinggalkan Balasan