Kepala BPK Sulut: Opini WTP Adalah Kewajiban Pemda

Kepala BPK Sulut: Opini WTP Adalah Kewajiban Pemda
Kantor BPK RI Perwakilan Sulut.

MANADO, publikreport.com – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Karyadi mengatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan adalah kewajiban seluruh pemerintah daerah (pemda) dan instansi pemerintah.

Karena ke depan bukan saja opini yang diberikan. BPK tidak hanya memeriksa laporan keuangan tetapi bagaimana dampak pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah masing-masing,” kata Karyadi pada penyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada BPK RI Perwakilan Sulut oleh seluruh kepala daerah se-Sulut, di Manado, Kamis 12 Maret 2020.

Diketahui, penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Di tempat yang sama, Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey berharap Pemerintah Provinsi Sulut dan 15 pemerintah daerah (pemda) kabupaten dan kota dapat menyajikan LKPD sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA: Raih WTP, Kesejahteraan Rakyat Meningkat?

Leave a Reply