Persawahan di Perkebunan Wanambawa. Di areal persawahan ini petani menanam jenis padi Inpari 30. Ujicoba bibit padi bantuan Dinas Pertanian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) ini sudah yang kedua kalinya. Dengan bibit padi ini petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Makaaruyen Woloan III Kecamatan Tomohon Barat sekali panen menghasilkan 7,5 ton gabah per haktare. (Foto: publikreport.com)
Persawahan di Perkebunan Wanambawa. Di areal persawahan ini petani menanam jenis padi Inpari 30. Ujicoba bibit padi bantuan Dinas Pertanian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) ini sudah yang kedua kalinya. Dengan bibit padi ini petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Makaaruyen Woloan III Kecamatan Tomohon Barat sekali panen menghasilkan 7,5 ton gabah per haktare. (Foto: publikreport.com)

Kepala Daerah Diminta Alokasikan APBD untuk Cadangan Pangan

BALI, publikreport.com – Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Agung Hendriardi meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenkota supaya mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD). Karena dengan adanya CBPD, jika terjadi bencana, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban, tanpa prosedur berkepanjangan seperti adanya penetapan status tanggap darurat terlebih dahulu dan lainnya.

Pemerintah wajib hadir mengantisipasi, yaitu melalui CBPD sebagai instrumen strategis menjaga stabilisasi harga pangan dan memenuhi stok pangan untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya. CBPD ditetapkan secara berkala oleh gubernur, bupati dan walikota dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan setempat,” kata Agung di Bali, belum lama ini.

CBPD ini penting, Agung menjelaskan, mengingat beberapa wilayah di Indonesia rentan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami. Musim hujan atau kemarau ekstrim (fenomena el nino dan la nina) juga berpotensi menyebabkan gagal panen, yang dapat mempengaruhi gejolak harga dan memicu inflasi.

“Kondisi ini berpotensi menghambat akses pangan masyarakat yang dapat menyebabkan kondisi rentan rawan pangan,” jelasnya.

Regulasi tentang CPPD, Agung menambahkan, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Provinsi oleh gubernur dan CPP Kabupaten/kota oleh bupati/walikota melalui Peraturan Daerah (Perda).

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Kementan, Risfaheri, mengharapkan semua daerah memiliki CBPD. Dirinya berharap pimpinan daerah segera membentuk dan mengelola cadangan berasnya.

Ini sangat penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi terbatasnya akses pangan, terutama saat terjadi bencana alam,” ujarnya.

Hingga kini, menurutnya, baru 26 provinsi dan 208 kabupaten/kota yang mengalokasikan CBPD. Untuk itu Risfaheri meminta, daerah yang belum memiliki CBPD segera mengadakannya dan yang jumlahnya kurang untuk ditambah.

“Nantinya seluruh daerah memiliki CBPD yang cukup,” tambahnya. | DORANG

Leave a Reply