Hasil Pilkada 2020, Kepala Daerah Hanya Menjabat 4 Tahun?
Ilustrasi.

Hasil Pilkada 2020, Kepala Daerah Hanya Menjabat 4 Tahun?

POLITIK

JAKARTA, publikreport.com – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengungkapkan, sesuai regulasi yang berlaku sekarang ini, kepala daerah yang terpilih dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan memiliki masa jabatan maksimal 4 tahun. Bahkan, ada juga yang kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun.

Hal ini terkait dengan kebijakan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg),” ungkap Akmal pada Focus Group Discussion (FGD) tentang Regulasi Pilkada Serentak 2020 dan Pemilu Serentak 2024 di Hotel Grand Dafam Signature, Surabaya, Jatim, Selasa 20 Agustus 2019.

Masa jabatan yang relatif singkat ini, Akmal, perlu disosialisasikan agar dilakukan berbagai antisipasi sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang. Kemendagri sendiri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi.

Para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh ini, Akmal menjelaskan, akan diberikan ganti rugi gaji, sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Diakuinya UU Nomor 10 Tahun 2016 memang belum sempurna. Namun demikian, sekarang pemerintah masih merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan waliktoa secara langsung.

Soal masa jabatan hanya empat tahun ataupun kurang dari empat tahun ini, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bersama karena regulasi yang berlaku memang seperti itu,” tegasnya.

Saat ini, Akmal mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian diberbagai daerah demi perbaikan regulasi. Namun merujuk pada aturan yang berlaku, Kemendagri menyiapkan berbagai langkah kebijakan terkait Pilkada Serentak. Kemendagri mencatat, ada berbagai masalah aktual yang sering terjadi dalam Pilkada. Diantaranya mahalnya ongkos seorang kandidat, dana Pilkada yang besar sehingga menggerus APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, calon tunggal yang memborong dukungan partai politik, sampai masalah eks napi yang bisa ikut Pilkada.

BACA JUGA: Ini Daerah yang Akan Pilkada Serentak 2020

Terkait berbagai hal tersebut, Akmal melanjutkan, Kemendagri sudah memiliki tujuh kebijakan yang akan dilakukan dalam mendukung Pilkada serentak. Tiga diantaranya adalah penyiapan DP4, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, serta penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menegakkan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara).

Untuk mendalami berbagai hal yang timbul, Akmal menambahkan, pihaknya terus menggelar FGD di berbagai daerah agar bisa didapatkan berbagai penyempurnaan pelaksanaan Pilkada Serentak dan kemungkinkan perubahan regulasi. | DORANG

Tinggalkan Balasan