PUBLIKREPORT.com

Kepala Daerah Tak Perlu Takut OTT Jika Birokrasi Bersih

“Fungsi-fungsi pemerintahan adalah melindungi, melayani, memberdayakan masyarakat, dan terakhir mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu tugas pemerintahan sangat mulia”

Prof Dr Abrar Saleng, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas.

MAKASSAR, publikreport.com – Melihat akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah mengaku teringat pesan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, yakni jika pemerintahan bersih dan melayani kepada daerah tak perlu takut OTT.

Kalau kita lakukan itu semua (birokrasi bersih dan melayani), saya percaya kita tak perlu kuatir dengan OTT,” kata Nurdin saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI) Provinsi Sulsel di Baruga Karaeng Pattingalloang, Sabtu 25 Januari 2020.

Bapak Tjahjo mengamanatkan pemerintahan yang bersih dan melayani, itu maknanya sangat dalam,” ujarnya.

Pelayanan yang seolah menjadi ruh pemerintah, sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dijelaskan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Abrar Saleng yang juga menjadi narasumber pada seminar itu.

“Fungsi-fungsi pemerintahan adalah melindungi, melayani, memberdayakan masyarakat, dan terakhir mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu tugas pemerintahan sangat mulia,” pesannya.

Tjahjo Kumolo mengingatkan, Nurdin melanjutkan gubernur memiliki peran penting sebagaikoordinasi pemerintah pusat dan daerah. Apabila mampu menerjemahkan amanat dari pemerintah pusat dan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah maka kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat tercapai. Beberapa capaian yang diraih Sulsel dengan menerapkan prinsip tersebut, antara lain efisiensi anggaran dan percepatan pelayanan publik. Didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Daerah Provinsi Sulsulawesi Selatan mengembalikan aset sebanyak Rp70,4 triliun sehingga meningkatkan pendapatan daerah.

Semakin besarnya arus investasi yang masuk di daerah, membuat Pemerintah Provinsi Sulsel memangkas seluruh hambatan perizinan. Salah satu contohnya adalah izin ekspor yang selesai tak lebih dari 30 menit. Selain itu, pertumbuhan ekonominya mencapai angka sekitar 7,7 persen dengan laju inflasi yang berada di bawah rata-rata nasional. Capaian-capaian tersebut dikatakan merupakan hasil kerja keras pemimpin-pemimpin sebelumnya yang memiliki komitmen yang serupa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain memberikan pelayanan, Nurdin melanjutkan, pemerintah juga harus berubah untuk menyesuaikan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang serba cepat. Penyederhanaan birokrasi mampu mewujudkan organisasi yang efisien.

“Kami mendorong efisiensi organisasi yang perlu dirampingkan, ini tak bisa kita tawar karena arahan bapak presiden,” tegasnya.

 

VERONICA DSK

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Karya Terakhir Jean Paul Gaultier

Read Next

Musrembang Desa Matungkas Prioritaskan Objek Wisata

Leave a Reply