Komisioner KPI 2019-2022 Dilantik
Ilustrasi.

Komisioner KPI 2019-2022 Dilantik

JAKARTA, publikreport.com – Sembilan orang personil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Masa Bakti 2019-2022, masing-masing Agung Supriyo, sebagai ketua merangkap anggota. Nuning Rodiyah, Mulyo Hadi Purnomo, Aswar Hasan, Yuliandre Darwis, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Irsal Ambiyah, Mimah Susanti, dan Muhammad Reza, Senin 05 Agustus 2019, dikukuhkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, bertempat di aula Anantakupa, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta.

Pengukuhan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia (RI) Nomor 73/P/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2019.

Saya mengucapkan selamat kepada pengurus KPI periode 2019-2022, dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KPI periode 2016-2019. Karena dalam jabatan sebagai menteri, saya sudah dua kali mengurus proses untuk penetapan kepengurusan KPI,” ucap Rudiantara.

Komisioner KPI, Rudiantara, berharap, terus menjadi lembaga independen negara yang dihormati, dan memperkuat komitmen mengawasi konten-konten penyiaran di masyarakat.

Saya sendiri berharap, KPI ini menjadi suatu organisasi yang dihormati, disegani karena senantiasa istiqomah dalam menerapkan aturan terhadap konten. Juga pendekatannya bukan hanya regulasi, bukan pendekatan hitam putih, tapi lebih mengedepankan pembinaan daripada penegakan hukum,” ujarnya.

Dalam sisi regulasi, Rudiantara menjelaskan, mengenai Undang-Undang (UU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang hingga saat ini belum direvisi. Menurutnya, kunci utama dari revisi UU Penyiaran adalah digitalisasi.

Kalau kita hanya menunggu digitalisasi, itu akan lama. Yang harus dilakukan adalah bagaimana saling bersinergi dan memberdayakan tiap potensi yang ada,” pesannya.

Atas arahan dukungan dan pengawasan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini bersinergi dalam mengawal konten penyiaran, Rudiantara mengucapkan terima kasih.

Kami mengucapkan terima kasih Kepada Komisi I. Kami (Kominfo) akan merencanakan Simulcast (Simultaneous Broadcast), jadi tanpa mengubah UU, tapi memperbolehkan konten yang ada ditransmitkan kepada masyarakat, baik analog maupun digital,” katanya. | DORANG