Ilustrasi panas bumi.
Ilustrasi panas bumi.

Konflik Panjang Petani dan PT PGE Area Lahendong

TOMOHON, PUBLIKREPORTcom – “Hampir 20 tahun warga dan petani di sini bagaikan dijajah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong,” kata Frans Daniel, Tokoh Masyarakat Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa 19 Maret 2019, saat pertemuan dengan Pemerintah Kelurahan Tondangow yang diwakili Kepala Urusan (Kaur) Umum, Herry Kapoh.

Frans tak sendiri dalam menyampaikan uneg-unegnya, dirinya bersama personil Tim Khusus (Timsus). Timsus ini merupakan warga pemilik lahan di Perkebunan Ranomea yang menjadi lokasi pengeboran panas bumi (pabum) dengan kode LHD 24 (oleh PT PGE Area Lahendong).

Konflik panjang antara petani dan PT PGE Area Lahendong seakan memuncak pada pertemuan itu. Wajah-wajah kesal dan geram nampak. Mereka berharap pemerintah dan DPRD Kota Tomohon dapat hadir di tengah-tengah konflik berkepanjangan ini. Harapan juga kepada PT PGE Area Lahendong agar memperhatikan aspirasi para petani.

“PGE memperlakukan kami layaknya bola pimpong,” ujar Frans kesal.

Diakui Frans, pada selang tahun 2011-2013, PT PGE Area Lahendong sempat memberikan pengembalian atas kerusakan yang ditimbulkan mereka. Keluarga terdampak menerima Rp2-3 juta, berlanjut pada 2014,

“Tahun 2015 ini, mereka ingkar dari kesepakatan, sampai saat ini,” ungkapnya.

Ketua Timsus Warga, Maxi Mailoor mengemukakan sejumlah sikap tak konsisten PT PGE Area Lahendong sejak melakukan ekplorasi (2008) hingga ekploitasi panas bumi di Perkebunan Ranomea yang dikenal dengan LHD 24. Menurutnya kerusakan lahan pertanian dan pencemaran akibat kegiatan pengeboran panas bumi benar-benar terjadi.

“Kami datangi pemerintah untuk meminta keseriusan dalam memfasilitasi penyelesaian problem antara warga dan Pertamina yang tak kunjung selesai padahal sudah bertahun-tahun,” jelasnya.

Mereka (Timsus Warga), Maxi menegaskan, tidak lagi bicara soal pembebasan lahan atau ganti rugi. Mereka saat ini fokus menuntut, agar PT PGE Area Lahendong memastikan keselamatan lahan pertanian dan tanaman mereka.

“Kami warga disini sudah sepakat. Jika sampai 30 Maret 2019, tidak ada kejelasan dari PT PGE Area Lahendong, maka kami akan melakukan sesuatu yang serius dilokasi pengeboran,” bebernya, seraya mengungkapkan karena adanya pencemaran tanaman mereka kendati sudah dipupuk hasilnya memilukan, juga saluran air yang amblas sehingga air sulit didapat.

“Tanaman yang dulunya bisa hidup, sekarang tak bisa lagi,” sambung Maxi.

Terkait permasalahan ini, Maxi mengatakan, warga tidak menyalahkan pemerintah kelurahan. “Masalahnya ada di PGE Area Lahendong yang tidak serius dan inkonsisten,” katanya.

Leave a Reply