Kota/Kabupaten di Sulut Menuju Bebas Pungli
Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Agung Makbul menempelkan stiker stop pungli di Kantor Samsat Manado, Kamis 10 Juni 2021.

Kota/Kabupaten di Sulut Menuju Bebas Pungli

HUKUM

MANADO, PUBLIKREPORTcom – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli), Komisaris Jenderal (Komjen) Agung Budi Maryoto, Kamis 10 Juni 2021, mencanangkan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menuju daerah bebas dari pungli. Pencanangan ini sekaligus sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.
“Sosialisasi Perpres ini sudah dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia. Sesuai amanat presiden, seluruh kabupaten dan kota, pelayanan publik harus bebas dari pungli termasuk juga disektor pendidikan,” kata Agung Budi Maryoto yang juga menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Setelah sosialisasi ini, selaku Ketua Satgas Saber Pungli, Agung berharap, seluruh kabupaten dan kota dapat melaksanakannya di daerah masing-masing.
““Oleh karena itu saya selaku Ketua Satgas Saber Pungli mengimbau kepada seluruh UPP kabupaten dan kota, untuk bisa mengimplementasikan arahan Bapak Presiden untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya, kota dan kabupaten bebas dari pungutan liar,” harapnya.
“Insya Allah kedepan bebas dari pungutan liar. Jadi ini terobosan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Sulut,” ujarnya.
Pencanangan kabupaten dan kota di Sulut bebas dari pungli dipusatkan di aula Mapalus Kantor Gubernur Provinsi Sulut yang dihadiri, antaranya Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut, Inspektur Jenderal (Irjen) Nana Sudjana, Panglima Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka, Mayor Jenderal (Mayjen) Santos Gunawan Matondang, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulut, Steven OE Kandouw, Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Agung Makbul, Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi, Kabupaten, Kota dan instansi terkait yang memiliki pelayanan publik di Sulut.
“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut dan jajaran atas inisiatif untuk mengundang Satgas Saber Pungli Pusat, dalam rangka sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016,” ucap Agung.
Usai pencanangan kabupaten dan kota di Sulut bebas dari pungli, Tim Satgas Saber Pungli dipimpin, Irjen Agung Makbul, meninjau pelayanan publik di Kantor Samsat Manado.
Kepada petugas di Kantor Samsat, Agung mengingatkan agar tidak ada pungli. Masyarakat juga diajaknya agar menolak pungli serta melaporkan apabila terjadi pungli.
Selain Kantor Samsat Manado, sejumlah kantor pelayanan publik juga ditinjau Satgas Saber Pungli, seperti Kantor Imigrasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | ALFIAN TEDDY

Tinggalkan Balasan