You are currently viewing KPK Akui LHKPN Pejabat Minut Minim
Bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan pengisian e-filing Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib pajak LHKPN oleh Direktorat LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 18 September 2019, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minut.

KPK Akui LHKPN Pejabat Minut Minim

AIRMADIDI, publikreport.com – Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui apabila pejabat di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), minim memasukkan LHKPN.

“Sesuai data kepatuhan sampai dengan 15 September lalu, tingkat kepatuhannya baru 35 persen. Dari 46 orang, baru 8 yang sudah sesuai pelaporannya sehingga diperlukan upaya percepatan,” ungkap pemeriksa di Direktorat LHKPN KPK, Jeji Azizi pada bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan pengisian e-filing LHKPN bagi wajib pajak LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minut, Rabu 18 September 2019 di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Minut.

Bagi pejabat yang belum memasukkan LHKPN, Jeji mengaku siap melakukan pendampingan.

Minimnya pejabat Minut yang memasukkan LHKPN, Jeji memperkirakan dikarenakan adanya pergeseran pejabat struktural organisasi.

“Yang sisa dari 46, bukan belum melakukan pelaporan, tapi pelaporannya masih ragu-ragu, sehingga berkasnya belum dikirim. Ragu karena adanya perubahan struktur organisasi pejabat,” jelasnya.

Jika tidak melakukan pelaporan LHKPN, Jeji mengatakan, maka di peraturan bupati (perbup) ada sanksi bagi pejabat berupa administrasi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

“Inspektorat sementara melakukan perbaikan. Periodiknya dilaporkan setiap tahun,” ujarnya. | GLENLY B

Leave a Reply