Tambang Batubara Sawahlunto Pekerja beraktivitas di lokasi tambang batubara di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, Rabu 29 Maret 2017. Data Polres Sawahlunto, sebanyak 13 perusahaan tambang swasta di kota itu sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). (Foto: Antara/Iggoy el Fitra)
Tambang Batubara Sawahlunto Pekerja beraktivitas di lokasi tambang batubara di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, Rabu 29 Maret 2017. Data Polres Sawahlunto, sebanyak 13 perusahaan tambang swasta di kota itu sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). (Foto: Antara/Iggoy el Fitra)

KPK dan KemenESDM Siap Tertibkan Izin Tambang

JAKARTA, publikreport.com – Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Hukum dan HAM akan terus menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak “clean and clear”.

“Kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK Jakarta, Rabu 06 Desember 2017.

KPK melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Rapat dihadiri Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Fredi Haris, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil.

“Kekisruhan IUP ini juga disebabkan oleh data yang tak terintegrasi satu sama lain. Mulai dari berbagi data pertambangan, perusahaan, dan `beneficial ownership-nya`,” tambah Pahala.

Sedangkan Dirjen AHU Kemenkumham, Fredi Haris mengatakan pihaknya siap memblokir IUP yang tidak “clear and clean” (CnC).

“Kami siap blokir,” kata Fredi.

BACA JUGA: Jatam-Walhi Gugat Izin Operasi Citra Palu Mineral

BACA JUGA: Tertibkan PETI, Tim Gabungan Dapati Lokasi Kosong

Pahala menyebutkan lima kesimpulan yang akan ditindaklanjuti. Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi. Rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama.

Berdasarkan catatan yang ada, rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Selatan, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat.

Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC, per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Leave a Reply