Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara pengujian UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Senin (14/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara pengujian UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Senin (14/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Lagi, UU KPK Digugat ke MK

HUKUM

JAKARTA, publikreport.com – Sebanyak 25 orang advokat mengajukan uji materi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia (RI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara pengujian UU ini digelar, Senin 14 Oktober 2019 di Ruang Sidang Pleno MK.

Salah satu pemohon, Wiwin Taswin mendalilkan bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD 1945. Selain itu, menurut para pemohon, pengesahan UU KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sesuai dengan semangat Tap (Ketetapan) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan sama sekali tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perubahan UU KPK tidak sesuai dengan upaya pembersihan korupsi dalam penyelenggaraan bernegara.

Para Pemohon juga menilai perubahan UU KPK mengalami cacat formil dalam pembentukannya dan pengambilan keputusan oleh DPR dalam pembentukannya juga tidak memenuhi syarat kuorum.

Pembentukan perubahan UU KPK secara nyata melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011,” jelas Wiwin yang merupakan mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi’iyah di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK, Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Pemohon juga mendalilkan, KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan sifat independen. Dengan sifat ini, maka terdapat jaminan terhadap penindakan dan pencegahan korupsi yang dapat dilaksanakan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga penindakan dan pencegahan korupsi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya perubahan UU KPK memunculkan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yang menyatakan ‘Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas : a. Dewan Pengawas yan berjumlah lima orang’. Keberadaan dewan ini berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya. Akibatnya penindasan dan pencegahan korupsi tidak maksimal dan berpotensi menyuburkan korupsi di Indonesia.

Untuk itu, para pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan keberlakuan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara formil tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Menyikapi permohonan ini, Hakim Konstitusi, Wahiduddin menyampaikan terkait legal standing para pemohon harus menjelaskan kualifikasikan diri sebagai mahasiswa sekaligus advokat dan telah memiliki kartu advokat. Hal ini penting sebagai bukti bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang terlanggar dan berhak mengajukan pengujian perkara a quo. Khusus untuk pengujian formil, diharapkan para pemohon menguraikan bentuk kerugian spesifik dan potensial yang dialami para pemohon.

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini, Wahidudin melanjutkan, belum ada nomornya, maka para pemohon harus memahami prosedur dan proses dalam hal rancangan sebuah undang-undang. Hal ini perlu untuk pedoman bagi para pemohon karena mengingat pada hari ini, UU a quo belum disahkan dan belum juga melewati masa 30 hari atas keberlakukan sebuah UU yang dimuat dalam lembaran negara.

Jadi ini belum ada yang bisa kita uji terkait perkara yang diajukan para pemohon,” jelasnya.

Hakim Konstitusi, Enny mengatakan, UU KPK yang diujikan para pemohon belum memiliki nomor sehingga dapat dikatakan objek dari permohonan perkara para pemohon belum ada. Sehingga, Majelis Hakim belum dapat memberikan nasihat dan berbagai pertimbangan terhadap norma yang diujikan.

BACA JUGA: Mahasiswa Gugat UU KPK ke MK

Di samping itu, Enny menilai bahwa para pemohon harus memastikan serta konsisten terhadap hal yang ingin diujikan, pengujian formil atau materil atau keduanya. Mengingat ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK tersebut mengindikasikan hal yang akan diujikan adalah materiil dari UU a quo.

Jadi apakah akan mengajukan secara formil atau materil atau formil dan materiil?” tanya Enny.

Sebelum menutup persidangan, Anwar mengingatkan para pemohon diberikan waktu 14 hari untuk menyempurnakan permohonan dengan selambat-lambatnya menyerahkan perbaikan pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB ke kepaniteraan MK. | DORANG

Leave a Reply