Ilustrasi.
Ilustrasi.

LPj APBD TA 2020 Kota Tomohon Dibahas Wakil Rakyat

POLITIK & PEMERINTAHAN

TOMOHON, PUBLIKREPORTcom – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon sepakat menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 Kota Tomohon untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Meski menyatakan menerima, namun fraksi-fraksi itu memberikan catatan melalui pemandangan umum pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon, Senin 14 Juni 2021. Fraksi di DPRD Kota Tomoho, masing-masing Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Restorasi Nurasi (FRN).

Terkait catatan masing-masing fraksi, Walikota Tomohon, Caroll JA Senduk menanggapinya.

Fraksi Partai Golkar memberikan catatan tentang pencapaian beberapa indikator ekonomi makro di Kota Tomohon, seperti halnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 yang ada diangka 76,69 meningkat dari tahun 2019 yang ada di angka 76.67. Dengan angka tersebut, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kota Tomohon berada di peringkat kedua setelah Kota Manado.

“Walaupun di tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon bertumbuh minus, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut merupakan dampak yang dirasakan akibat pandemi Covid-19,” jelas Caroll.

“Adapun terkait capaian kinerja dari perusahaan daerah dan beberapa masukan dari Fraksi Partai Golkar akan kami jadikan catatan penting bagi perbaikan pelayanan dan peningkatan kinerja perusahaan daerah ini kedepannya,” ucapnya.

Atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Caroll mengatakan, itu akan dijadikan sebagai pemicu kinerja kedepan.

“Kedepan kami akan tetap dapat mempertahankan opini WTP ini. Tentunya harapan ini dapat terwujud apabila diiringi dengan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” ujarnya.

“Catatan terkait sistem pengendalian intern sebagaimana disampaikan dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selanjutnya akan dibahas bersama dengan perangkat daerah terkait,” jelasnya.

Menanggapi catatan Fraksi Restorasi Nurani tentang perbandingan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah, Caroll menjelaskan, realisasi pendapatan TA 2020 sebesar Rp667.630.201.368, sedangkan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp657.722.536.985. Sehingga di tahun 2020 Kota Tomohon mencatatkan surplus sebesar Rp9.907.664.383. Ditambahkan dengan komponen pembiayaan netto, dengan demikian dicatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2020 sebesar Rp12.924.902.279.

Leave a Reply