Mahasiswa Gugat UU KPK ke MK
Kuasa Pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (tengah) membacakan pokok permohonannya dalam sidang pendahuluan uji materiil Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 30 September 2019, di Ruang Sidang MK.

Mahasiswa Gugat UU KPK ke MK

HUKUM

JAKARTA, publikreport.com – Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menguji Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi (MK). Senin 30 September 2019, sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 57/PUU-XVI/2019 digelar di ruang sidang MK. Pemohon gugatan Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Putrida Sihombing dan kawan-kawan (dkk).

Persidangan dipimpin Ketua MK, Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih. Sedangka para pemohon diwakili, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dalam sidang ini, Zico mendalilkan perubahan UU KPK yang telah disahkan pada 17 September 2019, telah mengebiri semangat lahirnya KPK sebagai institusi yang didesain khusus untuk memecah kebuntuan hukum perkara korupsi. Dan dapat mengebiri penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Korupsi adalah wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar tehadap masyarakat,” kata Zico di hadapan hakim konstitusi.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi, menurut Zico, merupakan kepentingan masyarakat. Secara a contrario, segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan violation of constitutional rights. Maka dari itu, dalam perkara a quo, para pemohon sebagai seorang individual di dalam masyarakat ataupun secara kolektif bersama-sama memperkarakan UU KPK ke MK, memiliki kepentingan yang dirugikan oleh UU KPK karena proses pembentukan undang-undang yang baik tidak dipenuhi, dan kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dipenuhi.

Selain itu, pemohon melanjutkan, terdapat kekosongan norma dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK) terkait penegakan syarat-syarat anggota KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang a quo. Namun terhadap pelanggaran dari syarat-syarat yang ada pada Pasal 29 UU a quo, tidak diberikan suatu mekanisme ataupun upaya hukum untuk memperkarakan pelanggaran tersebut.

Para pemohon berpendapat, pemilihan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK baru menuai pro kontra karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 29 Undang-Undang a quo, terlepas daripada benar tidaknya segala permasalahan yang diatributkan kepada Firly. Menurut Zico, seharusnya terdapat suatu mekanisme atau upaya hukum melalui pengadilan untuk membuat terang hal tersebut, demi menghilangkan fitnah maupun perpecahan di masyarakat, baik bagi masyarakat yang memperkarakan Firly maupun bagi Firly dan pihak yang memilihnya untuk memberikan pembelaan diri.

Para Pemohon meminta MK untuk melindungi hak konstitusinal para pemohon dalam perkara a quo, yakni terkait pemilihan pimpinan KPK, dengan cara memastikan terdapat norma baru untuk menutupi kekosongan norma yang ada. Dengan demikian, tidak adanya lagi kekosongan norma akan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pemohon.