Mantan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada?
Ilustrasi.

Mantan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada?

HUKUM | POLITIK

JAKARTA, publikreport.com – Dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), salah satunya adalah melarang mantan narapidana korupsi untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin, KPU memasukkan itu dan kemudian di judicial review di Mahkamah Agung (MA) dibatalkan terkait yang narapidana korupsi. Tetapi yang bandar narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu tidak dibatalkan,” kata Ketua KPU, Arief Budiman usai bertemu Presiden Republik Indonesia (RI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 11 November 2019.

Lalu mengapa dalam Rancangan Peraturan KPU, narapidana korupsi dilarang ikut Pilkada? Bukankah sudah ada pengalaman ketika Pileg dan Pilpres itu? Arief menjelaskan, karena ada fakta baru yang dulu menjadi argumentasi dan sekarang patah. Argumentasi itu, seperti KPU tidah usah mengatur begitu. Serahkan saja kepada pemilih, kepada masyarakat. Faktanya, ada calon yang sudah ditangkap, sudah ditahan, tapi terpilih juga.

Lah padahal orang yang sudah ditahan ketika terpilih dia kan tidak bisa memerintah, yang memerintah kemudian orang lain karena digantikan oleh orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih kemudian menjadi sia-sia. Karena yang memerintah bukan yang dipilih, tapi orang lain,” bebernya, seraya menunjuk beberapa contoh kasus.

Kedua, Arief melanjutkan, ada argumentasi kalau sudah ditahan, kan sudah menjalani, kan sudah selesai, sudah tobat, tidak akan terjadi lagi. Tapi faktanya, ada yang sudah pernah ditahan, sudah bebas, mencalonkan diri lagi, korupsi lagi.

Nah atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutnya sebagai novum. Maka kami mengusulkan ini tetap diatur di Pilkada,” paparnya.

Argumentasi berikutnya, Arief mengatakan, adalah Pileg itu kan mewakili semua kelompok, ya sudahlah siapapun kelompok apapun tetap harus bisa diwakili. Tetapi Pilkada itu kan hanya memilih 1 orang untuk menjadi pemimpin bagi semuanya. Maka, KPU ingin 1 orang itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik sekaligus menjadi contoh yang baik.

Salah satunya adalah punya rekam jejak yang baik, itu mengapa kami kemudian masih mengusulkan di dalam PIlkada,” ujarnya, seraya menambahkan, bahwa perdebatan saat ini sebetulnya sudah tidak sekeras dulu lagi.

Namun, terkait Rancangan Peratuan KPU ini, Arief menyatakan, masih akan dibahas bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI dan pemerintah di Komisi II.

Sekarang karena undang-undang belum waktunya direvisi, belum ada jadual, yang sudah ada jadualnya PKPU (Peraturan KPU), maka kita masukkan dulu ke PKPU,” katanya.

Soal kemungkinan Pilkada dilakukan kembali melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Arief mengatakan, kalau soal pilihan sistem, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR yang punya kewenangan untuk itu.

Tapi pedoman pada undang-undang yang berlaku, pemilihan sampai hari ini masih dilakukan secara langsung. Nanti soal evaluasi yang sistem itu biar pembuat undang-undang yang memutuskan,” tambahnya.