You are currently viewing Masuk Zona Merah, Pemprov Sulut Pertanyakan Penilaian Ombudsman
Ilustrasi.

Masuk Zona Merah, Pemprov Sulut Pertanyakan Penilaian Ombudsman

MANADO, publikreport.com – Hasil Penilaian Ombudsman menempatkan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada zona merah atau predikat kepatuhan rendah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Atas predikat yang disematkan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda,  Clay June Dondokambey mempertanyakannya.

“Kami menghargai penilaian yang dilakukan seluruh lembaga negara termasuk Ombudsman. Tapi penilaiannya berdasarkan apa, ya itu harus jelas,” tegas Clay, Kamis 07 Desember 2017 siang.

Ombudsman, menurut Clay harus secara rinci menyampaikan penilaiannya. Karena selama ini pelayanan publik aparatur pemerintah sudah cukup baik hingga memperoleh penilaian memuaskan dari lembaga penelitian luar negeri.

“Hasil penelitian Lee Kuan Yew school of public policy dalam publikasi Asia Competitiveness Institute (ACI) menempatkan Sulut pada posisi 4 government and institutional setting ranking,” katanya.

Untuk itu kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulut, Clay berharap, tidak mengeluarkan pernyataan yang bukan menjadi kewenangan, agar tidak menimbulkan spekulasi dan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

“Kewenangan Ombudsman hanya sebatas memberikan rekomendasi. Bukan mengeluarkan pernyataan kepada publik,” ujarnya.

Ombudsman juga disarankannya, supaya memperhatikan sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat kepada Gubernur Olly Dondokambey, sebagai bukti komitmen Pemprov Sulut menomorsatukan pelayanan publik. Seperti penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU & PR), karena telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan perumahan.

Kemudian Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena berhasil menjamin kebebasan hak sipil.

Penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk dunia pendidikan dan kebudayaan serta berbagai penghargaan lainnya.

BACA JUGA: APBN dan APBD Adalah Instrumen Pelayanan Publik

Leave a Reply