Media Sosial Jadi Salah Satu Kerawanan Pilkada 2018
Ilustrasi.

Media Sosial Jadi Salah Satu Kerawanan Pilkada 2018

POLITIK

JAKARTA, publikreport.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan media sosial diperkirakan menjadi salah satu aspek kerawanan dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2018. Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan prediksi tersebut mencakup dua indikator, yakni substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media, serta kekerabatan politik calon.

“Dari 17 provinsi, sebanyak 12 provinsi atau sekitar 71 persen masuk kategori tinggi tingkat penggunaan media sosial dalam menangkap isu-isu pilkada,” kata Afifuddin di acara rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pilkada 2018 oleh Bawaslu di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 November 2017.

BACA JUGA: Bawaslu Merilis Indeks Kerawanan Pilkada 2018

Afifuddin memaparkan, 12 provinsi itu yakni Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Tenggara. Sebanyak lima provinsi atau sekitar 29 persen sisanya, yaitu Provinsi Papua, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan termasuk dalam tingkat kerawanan sedang.

“Itu artinya tidak ada provinsi yang tingkat penggunaan media sosialnya rendah untuk isu-isu pilkada,” ujar Afifuddin.

BACA JUGA: Masuk Daerah Rawan Money Politics, Bawaslu Memiliki Kewenangan Membatalkan

Afifuddin melanjutkan, kerawanan penggunaan media sosial di tingkat kabupaten juga tak kalah tinggi. Afifuddin mengatakan isu politik identitas hampir marak terjadi di semua daerah dengan derajat berbeda. Dia berujar, sebanyak 38 kabupaten atau sekitar 25 persen termasuk dalam kategori tingkat kerawanan tinggi. Sebanyak 63 daerah (41 persen) termasuk kategori kerawanan sedang, dan sisanya hanya 53 daerah (34 persen) yang rendah tingkat kerawanannya.

BACA JUGA: Direktur E-MC: Money Politics Kejahatan Luar Biasa

Afifuddin mengatakan, ada dua kabupaten yang paling rawan dalam Pilkada 2018, yaitu Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara). Tingginya potensi kerawanan di dua daerah ini, kata dia, dipengaruhi maraknya isu kesukuan dan calon putra daerah. Mobilisasi penduduk juga riskan terjadi di dua kabupaten yang merupakan daerah pertambangan ini.

“Riskan terjadi mobilisasi pekerja (pertambangan) dari luar kedua daerah tersebut jika pemimpin yang terpilih bukanlah putra daerah,” kata Afifuddin. | TEMPO.co