Pendeta Haposan Sinambela, memperlihatkan kemenyan miliknya. (Foto: Ayat S Karokaro)
Pendeta Haposan Sinambela, memperlihatkan kemenyan miliknya. (Foto: Ayat S Karokaro)

Menagih Utang Konstitusi soal Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Oleh: Muhammad Arman*

Amanat pembentukan hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya sudah ada sejak awal pembentukan republik ini. Diskursus mengenai pengakuan masyarakat adat penting sebagai suatu entitas bangsa setidaknya dapat terlihat dalam pembahasan-pembahasan BPUPKI.

Dalam kesempatan rapat perumusan UUD 1945, Muhammad Yamin mengemukakan, persekutuan-persekutuan rakyat telah membuktikan mampu mengurus tata negara dan hak-hak atas tanah.

Persekutuan-persekutuan rakyat itu dapat ditemukan dengan nama desa, nagari, marga dan dusun, kampong, lembang, wanua dan lain-lain. Mereka telah menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan jauh sebelum Indonesia berdiri, berdasarkan pada tertib hukum sendiri dan dipengaruhi kuat oleh pandangan hidup dan nilai-nilai sosial.

Persekutuan-persekutuan rakyat inilah yang dimaknai sebagai suatu entitas masyarakat (hukum) adat.

Dalam penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan:

“Dalam territoir negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan lain-lain. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan karena itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”

Selanjutnya, dalam amandemen UUD 1945 kembali menegaskan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat. Ia terlihat dari ketentuan beberapa pasal.

Pasal 18B ayat dua, misal, menyatakan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU.

Selanjutnya, Pasal 28I, ayat tiga dikatakan, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman.

Lalu, Pasal 32 ayat I dan II dikatakan: pertama, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Leave a Reply