You are currently viewing Mendagri: Ancaman Bangsa Ini Adalah Radikalisme dan Terorisme
Tim Gabungan kepolisian dan Densus 88 melakukan rekonstruksi kasus dugaan terorisme bom kimia di kawasan Antapani, Bandung, 26 Oktober 2017. Rekonstruksi tersebut dilaksanakan terkait kasus dugaan teroris anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD). (Foto: Antara)

Mendagri: Ancaman Bangsa Ini Adalah Radikalisme dan Terorisme

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan kepada para sekretaris daerah provinsi agar mencermati ancaman-ancaman radikalisme dan terorisme.

“Saya sering sampaikan, ancaman bangsa ini radikalisme dan terorisme,” tegas Tjahjo pada Rapat Koordinasi (Rakor) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Konten radikalisme, menurut Tjahjo, kini berpadu dengan ancaman siber yang marak di dunia maya. Kondisi perlu diwaspadai, sehingga daerah bisa jauh dari ancaman yang merusak kesatuan bangsa.

BACA JUGA: Gubernur: Warga Sulut Cinta Damai

“Sekretaris daerah provinsi sebagai pejabat eselon satu di daerah yang diangkat dengan Keputusan Presiden (Kepres) berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, termasuk mendukung program-program tiga lembaga, seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Wantannas (Dewan Ketahanan Nasional),” jelasnya.

Sekretaris daerah provinsi, Tjahjo melanjutkan, menggerakkan perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan  program-program yang ada pada tingkat provinsi dan serta evaluasi kinerja program kegiatan kabupaten/kota. Dan sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) paling senior di daerah, sekretaris daerah provinsi pasti memahami kondisi social kemasyarakatan dan dinamika ideology politik masyarakat.

BACA JUGA: Manado Tetap Kondusif

Selain itu, para sekretaris daerah provinsi, Tjahjo meminta agar meningkatkan koordinasi dengan para pejabat eselon satu dan dua di Kemendagri. Dimana posisi Kemendagri sebagai koordinator pembinaaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 th 2014 tentang pemerintahan daerah.

Hadir dalam rakor tersebut, sekretaris daerah provinsi se-Indonesia, Kepala BNPT, Komisaris Jenderal (Komjen) Suhardi Alius, Kepala BSSN, Djoko Setiadi, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan perwakilan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). | DORANG

Leave a Reply