Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). (Foto: Dhemas Reviyanto/Tempo)
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). (Foto: Dhemas Reviyanto/Tempo)

Mendagri: Pilkada 2018 Sukses Jika Partisipasi Pemilih Meningkat

POLITIK

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah bahwa kunci sukses penyelenggaraan Pilkada 2018 adalah meningkatnya angka partisipasi pemilih.

“Untuk Jabar dan semua daerah, kunci sukses Pilkada, satu partisipasi harus meningkat,” kata  Tjahjo usai memberikan kuliah umum kepada perwira siswa Dikreg XLIV Sesko TNI tahun 2017, di Sesko AD, Kota Bandung, Senin 13 November 2017.

Tjahjo mengatakan, pada Pilkada 2016 lalu, angka partisipasi di seluruh wilayah rata-rata 74 persen. Namun untuk Pilkada serentak yang diikuti 171 daerah ditargetkan dapat mencapai angka 78 persen.

Khusus untuk Jawa Barat, ia meminta partisipasi dapat ditingkatkan. Pada tahun 2013 lalu, angkanya hanya mampu menembus 65 persen dari total jumlah pemilih 32,5 orang.

“Jabar khususnya daerah padat penduduk dan padat pemilih jadi harus ditingkatkan,” katanya.

Kemudian ia juga mengingatkan agar KPU bersama Pemda mampu mendeteksi dini adanya kerawanan politik uang, isu SARA, serta ujaran kebencian dalam Pilkada 2018. Jika menemukan kerawanan tersebut, maka KPU serta pihak-pihak terkait harus dengan tegas memberikan sanksi.

“Harus adu konsep gagasan, visi misi, berikutnya sosialisasi. Yang melanggar harus disanksi tegas. Pemimpin kepala daerah yang amanah tanpa ada politik uang,” katanya. | TEMPO.co

Leave a Reply