Ilustrasi.
Ilustrasi.

Mengapa Pejabat/Kepala Daerah Tidak Belajar Jera Atas Pemidanaan KPK?

HUKUM

PEKANBARU, publikreport.com – Selain narkoba, lagi-lagi bangsa ini kembali dibalut keprihatinan mendalam, yakni prilaku korup dilakukan oknum pejabat negara, atau kepala daerah, kendati KPK telah “mengcengkeramkan taringnya” dan sudah banyak pejabat yang tertangkap.

Selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi tercatat 33 kepala daerah yang ditangkap. Akan tetapi tren tindak pidana korupsi nyatanya tidak mengalami penurunan signifikan, dari waktu ke waktu kasus korupsi masih terus saja terjadi. Dalam rentang waktu 2016-2017, sedikitnya Rp3,55 triliun uang negara telah diselamatkan oleh KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya.

Sementara itu, Kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi diyakini berdampak negatif terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Sebab, para kepala daerah itu tentunya lebih disibukkan menghadapi kasus hukum daripada menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat dan memimpin roda pemerintahan.

Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri periode 2004-2017 kepala daerah dan wakilnya terjerat persoalan hukum mencapai 390 kasus dari 34 provinsi didominasi oleh kasus korupsi. Data per September 2017, untuk kasus korupsi tercatat sebanyak 311 kasus.

Disusul lainnya kasus suap, pemalsuan, penipuan, penganiayaan, perusakan, penghinaan, kasus lainnya yang menjerat kepada daerah juga perampasan dan perjudian, serta pemerasan, tindak pidana, penistaan agama, perzinahan. Masih data per September 2017, tercatat terpidana 68 kasus, dibebaskan 12 kasus, diaktifkan kembali 19 kasus, SP3 kejaksaan 6 kasus, diberhentikan sementara 15 kasus, diberhentikan tetap 30 kasus, pejabat meninggal dunia 9 kasus.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo memandang bahwa dengan cukup tingginya jumlah kasus yang menjerat kepala daerah, terutama soal korupsi, maka kepala daerah diingatkan, agar memahami area rawan korupsi dan dapat mencegah terjebak perilaku korup, sehingga tidak berurusan dengan aparat hukum atau terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“Area rawan korupsi yang patut diwaspadai kepala daerah meliputi belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, dan penerimaan pajak,” kata Tjahjo Kumolo, kepada wartawan beberapa bulan lalu.

Cari Kada Bersih

Pengamat Politik Universitas Riau, Dr Hasanuddin, menelisik terkait aturan aturan pilkada mengenai calon yang terjerat masalah hukum. Secara formal, kata Hasanuddin, posisi sebagai calon dalam pilkada tidak dapat digugurkan karena seorang calon terjerat masalah hukum seperti ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

“UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak menyebut tersangka akan menghilangkan hak sebagai calon,” katanya.

Leave a Reply