MenPAN RB: Tugas Pemerintah Beri Kemudahan Pelayanan
Menteri PAN RB, Asman Abnur dan Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman menandatangani komitmen implementasi mal pelayanan publik tahun 2018, di Kantor Kementerian PAN RB, Rabu 07 Februari 2018.

MenPAN RB: Tugas Pemerintah Beri Kemudahan Pelayanan

JAKARTA, publikreport.com – Memberikan kemudahan dalam hal pelayanan merupakan tugas pokok dari Pemerintah, oleh karena itu sebagai penyelenggara negara, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memberikan pelayanan yang baik dan cepat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) tengah mendorong daerah untuk memberi kemudahan pelayanan melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Memberi kemudahan pelayanan merupakan tugas pokok pemerintah. Hal tersebut yang menjadi tuntutan Bapak Presiden, bahwa kedepan perizinan bukan lagi hal yang sulit,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Asman Abnur Rapat Koordinasi (Rakor) dan penandatanganan komitmen implementasi mal pelayanan publik tahun 2018, di Kantor Kementerian PAN RB, Rabu 07 Februari 2018.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya beberap waktu, Asman menyampaikan, menginstruksikan seluruh menteri untuk dapat memangkas peraturan yang justru menghambat investasi. Karena para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia ingin adanya kemudahan dalam proses perizinan. Salah satu terobosan yang dibuat adalah dengan didirikannya MPP di berbagai daerah.

Konsep MPP, menurut Asman, merupakan langkah strategis dan mendatangkan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas dengan cara mengintegrasikan berbagai layanan yang diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah pusat, daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan bahkan oleh swasta, untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat luas.

Kemudahan berinvestasi harus dapat diterapkan diberbagai daerah sesuai dengan arahan Presiden yang ingin Ease of Doing Business (EoDB) dapat meningkat. Saat ini Indonesia menempati peringkat 72 setelah sebelumnya berada diperingkat 91.

“Target Presiden yakni minimum peringkat 40. Kenaikan EODB  Indonesia erat kaitan dengan proses perizinan yang diberikan kepada masyarakat baik di pusat maupun daerah,” ungkapnya.