Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) melayani permintaan selfi anggota HKTI usai membuka Rakornas dan Diskusi Nasional HKTI, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019, sore.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) melayani permintaan selfi anggota HKTI usai membuka Rakornas dan Diskusi Nasional HKTI, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019, sore.

Mentan Diperintahkan Tanam Rempah-rempah

JAKARTA, publikreport.com – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pertanian (Mentan) penanaman rempah-rempah harus dimulai lagi. Kepada para petani didorongnya untuk mempertimbangkan memilih komoditas-komoditas yang memiliki nilai tinggi, selain padi, jagung. Misalnya, kopi. Alasannya di daerah-daerah tertentu sangat menguntungkan.

Rempah-rempah juga mulai dulu. Sudah mulai kita tinggalkan. Saya perintah kepada Menteri Pertanian, rempah-rempah harus dimulai lagi ditanam,” kata Jokowi pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019, sore.

Rempah-rempah, menurut Jokowi, merupakan kekuatan Indonesia sejak dulu kala. Orang Eropa saja bertempur ke Indonesia gara-gara rebutan rempah-rempah.

Sekarang tidak ada yang tanam rempah-rempah. Juga tidak ada yang melakukan peremajaan. Keliru besar kita,” katanya heran.

Perintah menanam rempah-rempah, Jokowi mengungkapkan, sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu. Penyiapan bibit sudah dimulai, tapi alangkah baik kalau HKTI juga ikut berbondong-bondong, mulai memikirkan urusan yang berkaitan dengan rempah-rempah.

Jangan kita berbelok arah, kemudian diambil oleh negara lain. Lada ini udah diambil oleh Vietnam. Baru saja ngambilnya juga. Kita sudah hampir kalah. Kira rajanya lada jadi… hati-hati mengenai ini,” pesannya.

Swasembada pangan tidak bisa instan

Meskipun 4,5 tahun ini pemerintah berkonsentrasi dan fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk diantaranya berupa jalan-jalan produksi menuju kebun, menuju sawah lewat anggaran Dana Desa (DD), namun Jokowi mengatakan, swasembada pangan tidak bisa dilakukan secara instan.

Kalau orang menginginkan langsung bisa swasembada, bisa langsung ketahanan kita meloncat baik, kedaulatan pangan kita langsung sehari. dua hari balikkan tangan jadi, tidak akan mungkin seperti itu. Perlu proses, perlu tahapan-tahapan,” kata Jokowi pada pembukaan Rakor dan Diskusi Nasional HKTI, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019, sore.

Contohnya, Jokowi melanjutkan, pada 2014 saat berkunjung ke Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakuan panen raya jagung. Yang terjadi di sana, meskipun jagungnya bagus-bagus, ia justru dimarahi para petani karena harga jagung saat itu justru jatuh pada harga Rp1.400-Rp1.600 per kilogram (kg), sementara ongkos produksi mencapai Rp1.800 per kg.

Kalau memang produksi per hektarnya bagus namun harganya jatuh untuk apa,” tegasnya.

Setelah dilakukan pengecekan, Jokowi membeberkan, jatuhnya harga jagung saat itu karena impornya gede banget, hampir 3,6 juta ton. Karena itu, dirinya lantas mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) jagung saat itu menjadi Rp2.700 per kg, dengan harapan dengan harga itu petani sudah untung, Dirinya mengaku lagi-lagi kaget karena harga justru bisa di atas Rp3.000, di atas Rp3.500, bahkan pernah di atas Rp4.000, di atas Rp5.000. Itu karena impor jagungnya langsung direm Menteri Pertanian.

Data yang saya punyai, di 2018 kemarin impor kita hanya 180.000 ton. Sebelumnya 3, hampir 3,6 juta ton,” bebernya.

Artinya apa? Jokowi melanjutkan, produksi petani itu semakin melonjak naik karena memang harganya memungkinkan petani untuk dapat keuntungan. Sebelumnya Rp1.600, siapa yang mau nanam kalau hanya untuk rugi. Akhirnya, pemerintah impor.

Tapi seperti ini memerlukan proses,” ujarnya, seraya menaruh harapan agar proses treatment pada jagung ini juga bisa dilakukan pada komoditas-komoditas yang lainnya, terutama yang banyak kita impor.

Sampai 2011 awal, Jokowi mengingatkan, Indonesia baru memiliki 235 waduk, atau hanya bisa mengairi 11 persen sawah dan kebun. Kalau ditambah dengan selesainya pembangunan 65 waduk baru tahun ini, menurutnya, hanya akan menambah suplai air menjadi 20 persen.

Masih jauh sekali kita ini. Jadi jangan membayangkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, swasembada kalau ini belum terselesaikan. Ini urusan waduk lho. Dan kita harus berani ini, harus berani investasi di sini,” jelasnya.

Leave a Reply