Ilustrasi teknologi batubara.
Ilustrasi teknologi batubara.

Menteri ESDM: Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik

JAKARTA, publikreport.com – Melihat turunnya harga gas dalam enam bulan terakhir, serta turunnya harga batubara, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan tidak akan ada kenaikan tarif listrik hingga tahun 2020, melalui kenaikan harga energi primer seperti batubara dan gas bumi.

Penurunan harga paling terlihat di batubara. Untuk kalori 6,322 GAR, harganya sekitar USD 65 per ton. Jadi mestinya harga listrik tidak perlu naik lagi,” ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM), Ignatius Jonan usai Dies Natalis Universitas Padjajaran (Unpad) di Graha Sanusi Hardjadinata, Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rabu 11 September 2019.

Tidak ada kenaikan harga tarif listrik, Jonan mengatakan, salah satunya atas nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS yang cukup stabil di posisi Rp14 ribu per USD.

“Nanti kami lihat lagi. Tapi kalau menurut saya, jika kurs di Rp14 ribu, minimal mestinya tidak naik,” jelasnya.

Tercatat, HBA pada periode September 2019 dipatok sebesar USD65,79 per ton atau naik 9,4% dibandingkan periode Agustus sebesar USD72,67 per ton. Sementara itu, pemerintah menggunakan patokan batas atas untuk PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebesar USD70 per ton berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1410 K / 30 / MEM / 2018 terkait harga khusus batubara mulai berlaku sejak 12 Maret 2018 hingga 31 Desember 2019.

Diperkirakan harga khusus batu bara untuk pembangkit listrik ditetapkan USD70 per ton jika Harga Batubara Acuan (HBA) sesuai di atas USD70 per ton. Namun, jika harga di bawah USD70 per ton maka transaksi batu bara untuk pembangkit listrik diluncurkan pada HBA.

Tingkatkan pengawasan penjualan batubara

Untuk meningkatkan optimalisasi pengawasan kegiatan pertambangan, khususnya dalam hal pemasaran batubara, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) meluncurkan aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP). Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Bambang Gatot Ariono mengungkapkan, aplikasi ini bisa menjawab permasalahan yang selama ini ada.

“Ada perusahaan yang produksinya entah darimana asalnya, kemudian bisa jualan, tidak punya dokumen RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) bisa jalan,” kata Bambang saat peluncuran aplikasi MVP di Bandung, Jabar, Jumat 12 September 2019.

Leave a Reply