Menteri: Keberadaan Pekerja Rumah Tangga Sangat Penting
Webinar Pentingnya Undang-Undang Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia, yang diikuti, antaranya oleh Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dan Menaker, Ida Fauziah, Senin 13 Juli 2020.

Menteri: Keberadaan Pekerja Rumah Tangga Sangat Penting

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan, diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk apapun harus segera dihentikan. Terutama anggapan, PRT adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dan tidak bernilai ekonomis. Sebab, jaminan perlindungan dan kesejahteraan PRT tidak hanya penting bagi pekerja saja, tetapi juga bagi pemberi kerja.

Keberadaan PRT sangatlah penting untuk menunjang dan membantu urusan rumah tangga serta kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus segera disahkan guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PRT,” tegas Bintang Puspayoga pada Webinar Pentingnya Undang-Undang Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia, sebagaimana siaran pers Kementerian PPPA yang diterima publikreport.com, Senin 13 Juli 2020, malam.

Sudah menjadi tugas negara, menurut Bintang, untuk dapat memberikan perlindungan serta rasa aman dan nyaman bagi segenap warganya, termasuk juga bagi PRT.

RUU PPRT sudah masuk ke dalam RUU Prioritas pada tahun 2020 dalam masa bakti DPR RI periode 2019 – 2024. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita mengawal terbentuknya aturan ini, demi memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak bagi PRT. Selain itu, karena data mengatakan bahwa mayoritas PRT berjenis kelamin perempuan, selaku menteri yang memiliki tugas untuk menjamin pemberdayaan perempuan di Indonesia, saya tentunya sangat mendukung pengesahan RUU PPRT ini agar tercipta aturan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban dari PRT termasuk juga dengan pemberi kerja. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap PRT,” paparnya.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2019, Bintang mengungkapkan, PRT merupakan salah satu jenis pekerjaan dalam sektor informal. Disektor informal sendiri, persentase pekerja perempuan memang lebih kecil dibanding laki-laki, dan hal ini merupakan hal yang umum terjadi secara global (ILO, 2018). Pekerja laki-laki pada kegiatan informal sebesar 58,03 persen, sementara perempuan 41,97 persen. Data Survei ILO dan Universitas Indonesia pada 2015 memperkirakan jumlah PRT di Indonesia sebanyak 4,2 juta jiwa, dengan rasio 292 PRT perempuan untuk setiap 100 PRT laki-laki. Berdasarkan angka tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah PRT yang sebenarnya lebih besar dari data-data yang disajikan karena seringkali PRT dipekerjakan secara lisan sehingga luput dari pencatatan data.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, pengesahan RUU PPRT ini bertujuan menciptakan hubungan industrial kondusif tanpa diskriminasi antara PRT dan pemberi kerja.

PRT, dia yang selalu dekat dengan kita. Dia yang selalu membantu pekerjaan rumah kita sehari hari, dan dia juga yang berjasa untuk keluarga kita. PRT memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian global melalui tingkat angkatan kerja nasional. Jumlah dari PRT diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa dengan persentase 75 persen PRT merupakan perempuan. Oleh sebab itu, hal yang tidak boleh terlewatkan dalam RUU PPRT ialah pentingnya perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja guna memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan penegakan norma kerja,” jelasnya.

Dalam kenyataannya, menurut Ida, masih banyak permasalahan yang harus dihadapi PRT di Indonesia. Antaranya, PRT yang sampai saat ini belum dianggap sebagai sebuah profesi; rata-rata jam kerja PRT lebih panjang dari pekerja pada umumnya; sebesar 63 persen PRT bekerja 7 hari dalam seminggu; banyaknya PRT yang tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja yang jelas; dan minimnya perlindungan jaminan sosial dan asuransi bagi PRT.

Tinggalkan Balasan