You are currently viewing Menyoal Omnibus Law, Jangan Hanya Pentingkan Urusan Pengusaha
Aturan omnibus law, yang sedang disusun bisakah ikut memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di negeri ini? (Foto: Anton Wisuda/Mongabay Indonesia)

Menyoal Omnibus Law, Jangan Hanya Pentingkan Urusan Pengusaha

Proses penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, yang jadi rancangan penyederhanaan berbagai UU (omnibus law) dinilai tidak transparan dan khawatir mengabaikan kepentingan lingkungan dan sosial. Koalisi masyarakat sipil dan pegiat lingkungan menilai penyusunan omnibus law terburu-buru, hanya mengedepankan kepentingan pebisnis. Dari sisi pemerintah berusaha meyakinkan, kalau regulasi ini tetap mengedepankan lingkungan hidup dan sosial masyarakat.

Saya tidak tahu dasar ilmiah (pembuatan RUU) ini apa yang mendasarinya. Ini seperti kembali pada periode 1950-1960-an lalu,” kata Emil Salim, Begawan Ekonomi juga Menteri Lingkungan Hidup Indonesia pertama, saat menghadiri serah terima jabatan Direktur Eksekutif ICEL dari Henri Subagiyo kepada Raynaldo Sembiring, di Jakarta, akhir Januari lalu.

Dia mengatakan, eksternalitas atau dampak sosial dan lingkungan tergeser alias dalam aturan itu tak memperhitungkan biaya lingkungan, ada perpanjangan izin usaha pertambangan dan tidak menekankan sumber daya terbarukan.

Emil berharap, tetap mempertahankan ekonomi lingkungan dengan dimensi sosial demi keberlanjutan bangsa dan tanah air.

Reynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, pembentukan regulasi dengan risk based ini bisa menimbulkan pertentangan sangat kuat karena banyak kebimbangan terkait regulasi. Penentuan risiko ini, katanya, cenderung subyektif dan mudah diperdebatkan tergantung pada penyusun.

Yang diperlukan saat ini, katanya, dalam konteks perlindungan lingkungan adalah data risiko lingkungan. “Investasi yang baik pasti memperhatikan risiko lingkungan.”

Ahmad Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman Indonesia mengatakan, regulasi omnibus law ini mengubah rezim izin menjadi rezim standar dengan pendekatan berbasis risiko. Sebelumnya, Ombudsman berniat mendalami regulasi ini, bukan melihat salah atau benar, tetapi lebih pada dampak ke depan.

Kita sudah mengundang Kemenko Perekonomian namun ditolak karena katanya belum ada arahan presiden dan persetujuan menteri. Ini pertama kali kami dapat jawaban seperti ini,” katanya.

Bahkan, Kemenko Perekonomian meminta masukan, di mana Ombudsman tidak mengetahui substansi draf atau naskah akademik dari RUU itu.

Leave a Reply