Mereka Nilai Perlindungan bagi Pejuang Lingkungan Hidup dan HAM Masih Lemah
Masyarakat adat di Merauke, menolak wilayah adat mereka jadi kebun sawit (foto: agapitus batbual/mongabay.co.id)

Mereka Nilai Perlindungan bagi Pejuang Lingkungan Hidup dan HAM Masih Lemah

Perlindungan terhadap pejuang atau pembela lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, masih lemah, antara lain bisa terlihat dari laporan Yayasan Pusaka di Papua dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Komnas (Komisi Nasional) HAM juga menyatakan, lemahnya perlindungan termasuk regulasi bagi pembela lingkungan hidup. Pada masa pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), kasus konflik lahan, intimidasi maupun kriminalisasi terus terjadi, satu contoh dialami Suku Awyu di Papua.

“Hutan adalah kehidupan, menjual hutan sama dengan menjual kehidupan, hutan hilang masyarakat adat hilang,” kata Franky Woro, paralegal Cinta Tanah Adat.

Komunitas paralegal ini dibentuk dengan tujuan advokasi mempertahankan tanah adat Suku Awyu, di Papua. Wilayah adat suku ini masuk dalam konsesi perusahaan PT Menara Group (kini PT Indo Asiana Lestari).

Keterancaman wilayah adat ini terjadi sejak 2007, sekitar 270.000 hektar tanah adat Suku Awyu menjadi perkebunan sawit. Konflik ini terus terjadi, hingga pada 15 November 2020, tempat tinggal Egidius Suam, Kepala Suku Awyu yang menolak perusahaan didatangi beberapa intel dari Polres Boven Digoel dan mendapatkan ancaman.

Dia dipaksa datang untuk menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat yang setuju tanpa kesempatan untuk berpendapat. Cerita Franky Woro ini satu dari 42 kasus yang ditangani Yayasan Pusaka Bentala Rakyat sepanjang 2020.

Dalam catatan Yayasan Pusaka, dalam 2020, ada lima jenis pelanggaran HAM terjadi, hak atas hidup (16 kasus), hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul (13 kasus), dan hak atas rasa aman (10 kasus). Lalu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (dua kasus), dan hak atas pekerjaan yang layak (satu kasus).

“Kasus tertinggi dari pelanggaran HAM adalah hak atas hidup, 16 kasus. Ada kekerasan, penyiksaan hingga pembunuhan,” kata Rasella Malinda, peneliti dari Yayasan Pusaka dalam diskusi “Tak Surut Meski Pandemi,” belum lama ini.

Adapun aktor terduga pelaku merupakaran bagian dari aparatur negara, yakni TNI/Polri, dan non militer, serta korporasi. Ada 14 warga sipil meninggal dunia, pelayan agama.

Yayasan Pusaka menilai, keterancaman pembela lingkungan dan HAM ini menunjukkan, negara gagal dalam menjalankan fungsi memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepada pembela HAM atas lingkungan.

Pada 2020, kata Rasella, menjadi tahun berbahaya bagi para pejuang dan pembela lingkungan. Pasalnya, mereka mengalami banyak ancaman intimidasi, sampai kriminalisasi.

Tinggalkan Balasan