Non PNS Bakal Pegang Jabatan
Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier, Aba Subagja, dalam acara Uji Publik Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, di Jakarta, Kamis, 22 November 2018.

Non PNS Bakal Pegang Jabatan

JAKARTA, publikreport.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang jabatan apa saja yang bisa diisi oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia),  Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Nantinya, untuk JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Madya dan Pratama akan ada jabatan tertentu pada instansi tertentu yang bisa diisi oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan non PNS.

“Sedang disusun Rancanan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai tiga kelompok jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara), yakni JPT, Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional,” jelas Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier, Aba Subagja, dalam acara Uji Publik Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, di Jakarta, Kamis, 22 November 2018.

“Nantinya anggota TNI dan Polri dapat mengisi Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional di instansi-instansi tertentu,” sambungnya.

Yang menjadi pertimbangan untuk pengisian jabatan tertentu untuk TNI dan Polri, Aba menjelaskan, pendekatannya bukan berdasarkan kelembagaan melainkan fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 13/2014, pengisian JPT harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif, serta harus dilakukan secara nasional, baik di lembaga maupun di daerah. Hal ini tentunya untuk membuka peluang jabatan seluas-luasnya.

“Ini harus diatur melalui Permen. Hal ini pula yang dijadikan pedoman dalam pengisian jabatan itu,” ujarnya.

Untuk pengisian jabatan sekretaris daerah, menurut Aba, bisa dilakukan melalui proses  mutasi dan rotasi dari pejabat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungannya dan tetap dilakukan melalui uji kompetensi.

“Kita ingin mewujudkan sistem merit untuk pengisian JPT itu sebagai suatu sistim karir yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga,” tegasnya. | DORANG