Ojek Online Minta Dibuatkan Regulasi, Kemenhub: Pertimbangkan Keselamatan
Ratusan massa driver Go-Jek menggelar demo longmarch dari Departemen Perhubungan menuju Istana Negara, Jakarta, 23 November 2017. Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh para pengemudi untuk menuntut pemerintah agar membuat regulasi khusus ojek online dan kenaikan tarif. (Foto: Tempo/Subekti).

Ojek Online Minta Dibuatkan Regulasi, Kemenhub: Pertimbangkan Keselamatan

JAKARTA, publikreport.com – Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pitra Setiawan mengatakan pemerintah telah menampung tuntutan para pengemudi ojek online yang meminta dibuatkan payung hukum atas keberadaan mereka.

“Kami tampung apa yang menjadi aspirasi mereka,” kata Pitra di Jakarta, Kamis, 23 November 2017.

Namun, kata dia, banyak aspek yang harus diperhatikan pemerintah untuk membuat regulasi mengenai ojek online yang menjadi transportasi umum. Selama ini, kendaraan roda dua dianggap belum layak menjadi angkutan umum karena pertimbangan sejumlah aspek, termasuk keselamatan dan konstruksi kendaraan.

Apalagi terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menjadi acuan pemerintah tidak memasukkan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum. “Untuk membuat aturan itu (ojek online dijadikan transportasi umum) harus mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan itu tidak mudah,” ucap Pitra.

BACA JUGA: Sopir Angkot Tomohon Tolak Taksi Online

Menurut dia, memang tidak ada larangan sepeda motor dijadikan sarana transportasi di dalam undang-undang tersebut. Namun pemerintah, saat membuat aturan ini, ingin memastikan keselamatan masyarakat. “Kami menilai kendaraan roda dua dijadikan angkutan umum belum memenuhi aspek keselamatan,” tuturnya.

Ojek memang ada sejak lama dan dijadikan angkutan masyarakat. Namun sebenarnya ojek dulu hanya dijadikan angkutan yang sifatnya lokal karena suatu daerah tidak dapat diakses angkutan umum. “Sekarang online memang sudah bisa antarwilayah dan ini memang yang masih didiskusikan,” katanya.

Jika ojek online dijadikan angkutan umum, harus ada instrumen kepastian pemeliharaan kendaraan sebagai salah satu kontrol keselamatannya seperti angkutan umum lain. Ihwal persaingan tarif dan kemitraan antara driver dan penyedia aplikasi akan dibahas dengan melibatkan beberapa kementerian.

“Pemerintah akan memikirkan aturan ini dengan matang. Dan yang penting juga melihat faktor keselamatan angkutan jika ojek online dijadikan angkutan umum,” ujar Pitra.

BACA JUGA: Ribuan Pengemudi Ojek Online Berdemo, Apa Saja Tuntutan Mereka?